Genjot Penerimaan, Sri Mulyani Perintahkan Nilai Ulang Aset Negara

Sri Mulyani memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menilai ulang seluruh BMN yang ada.

Kamis, 02 Nov 2017 13:35 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan penggunaan Barang Milik Negara (BMN) harus bisa dioptimalkan untuk menggenjot penerimaan negara. Ia telah memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menilai ulang seluruh BMN yang ada.

Menurutnya, ada banyak BMN berupa gedung maupun tanah yang nilainya sudah tidak lagi akurat.

"Nilai tanah dan properti saja. Bergerak terus dengan nilai relatif properti sekitarnya. Sehingga sangat mungkin properti negara masih undervaluasi berdasarkan nilai 10 tahun lalu," ujar Sri di kantornya, Kamis (2/11).

Posisi terakhir pada Desember tahun lalu, nilai BMN sebesar Rp 2,1 kuadriliun. Nilai tersebut a  40 persen dari keseluruhan total aset negara. Namun, banyak dari BMN terakhir kali dihitung nilainya pada 2008.

Kata Sri, penilaian ulang dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Sebab sejumlah barang dibeli dengan  utang negara. Karena itu, ujarnya, barang-barang tersebut harus produktif dan bisa menghasilkan penerimaan negara.

"Kita perlu ambisisus mempergunakan aset itu. menggunakan barang itu maksimal manfaat dan nilai sehingga menciptakan kesejahteran rakyat."

Menanggapi itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata mengatakan hasil pengecekkan sementara sekitar 1000 unit Barang Milik Negara (BMN) menganggur. BMN tersebut di antaranya berupa bangunan ataupun tanah.

"Nilainya belum tahu. Justru itu kita revaluasi. Dari 400 ribuan yang sedang kita identifikasi, sekitar 1000 unit yang idle. Mudah-mudahan tidak  bertambah," kata Isa di Kementerian Keuangan, Kamis (2/11).

Kementerian Keuangan masih melanjutkan proses identifikasi seluruh BMN. Isa menargetkan proses penilaian ulang itu rampung tahun depan. Seluruh BMN tersebut didata ulang demi mencari potensi sumber penerimaan negara bukan pajak baru.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Konsultasi Tahunan RI-Malaysia, Jokowi Minta Pendidikan Anak Buruh Migran Diperhatikan

  • Jalur Bandung Longsor, Perjalanan KA Dialihakn Melalui Cirebon
  • Bangkai Kapal Jepang Ditemukan, Kondisi 5 WNI Tak Diketahui
  • Gilas Celtic 7-1, PSG Ukir Rekor Baru di Liga Champions