Beredar SPDP Setya Novanto Tersangka, Ini Kata KPK

Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari KPK dalam kasus Korupsi E-KTP untuk tersangka Setya Novanto ditandatangi oleh Direktur Penyelidikan KPK, Aris Budiman

Senin, 06 Nov 2017 19:11 WIB

Ketua DPR Setya Novanto meninggalkan ruang sidang seusai bersaksi dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11). (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta- Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan  belum ada surat penyidikan baru untuk ketua DPR Setya Novanto dalam perkara korupsi pengadaan E-KTP. Kata dia, saat ini penyidik dan jaksa KPK tengah memokuskan perhatian pada lima orang tersangka dan terdakwa lain dalam perkara ini yang sebagiannya sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Kata dia, di  persidangan itu nanti akan diungkap bukti-bukti keterlibatan semua pihak dalam proyek yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun rupiah.

"Belum ada. Kita masih fokus di lima orang ini dan juga perbuatan kontruksi penanganan perkara. Di sidang kan kita sedang ajukan cukup banyak saksi dan bukti-bukti," ujarnya kepada wartawan di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta.

Sebelumnya,  beredar surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari KPK kasus Korupsi E-KTP untuk tersangka Setya Novanto   ditandatangi oleh Direktur Penyelidikan KPK, Aris Budiman.  SPDP yang bertanggal  3 November 2017 itu menyebutkan bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP dengan tersangka Novanto sudah dimulai sejak 31 Oktober 2017.

Di dalam surat itu juga, Novanto diduga telah melakukan korupsi bersama-sama Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus, Andi Narogong, Irman, dan Sugiharto.

Oleh KPK, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Pemilihan umum 2019 memang masih satu tahun lagi. Namun hingar bingar mengenai pesta akbar demokrasi m ilik rakyat Indonesia ini sudah mulai terasa saat ini.