WNI Diculik (Lagi), Menhan: Bosan Saya Mengingatkan

"Sudah diingatkan jangan di situ, masih aja ke situ. Kan dongkol lama-lama."

Jumat, 11 Nov 2016 20:35 WIB

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku sudah bosan mengingatkan pelaut Indonesia agar tidak melewati lokasi rawan penculikan. Lokasi yang dimaksud antara lain di perairan Sabah, Malaysia dan Kepulauan Sulu, Filipina.

Ryamizard juga mencurigai adanya kongkalikong dibalik kerapnya kejadian penculikan pelaut Warga Negara Indonesia (WNI).

"Saya sudah bilang, saya bosan. Sudah diingatkan jangan di situ, masih aja ke situ. Kan dongkol lama-lama. Sekali dua kali iyalah, sekarang 4-5 kali begitu-begitu terus memangnya kerjaan kita nongkrong di situ? Nggak benar, sudah saya ingatkan waktu yang tiga terakhir itu. Jangan lagi cari ikan ke sana. Tempat kita kan banyak yang lain, kok masih aja disitu sih? Jangan-jangan ada kongkalikong nih," kata Ryamizard di Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta, Jumat (11/11/2016).

Meski begitu, Ryamizard menuturkan jika pemerintah dalam posisi membela untuk keselamatan para sandera. Ia mengibaratkan seperti larangan pergi ke lokasi tersebut agar tidak tertimpa batu, namun tetap dilanggar.

"Lo jangan ke situ ketiban batu, biarin kalau ketiban batu pecah kepala lo bagaimana? Jewer aja kalau tetap ke sana," pungkasnya.

Ryamizard membenarkan jika saat ini pemerintah Filipina telah mengizinkan Indonesia dan Malaysia untuk mengejar kelompok penculik sampai ke dalam wilayahnya. Kata dia, saat ini ketiga negara telah menggelar latihan operasi militer bersama.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri mengimbau agar pelaut Indonesia untuk tidak melintas di perairan tersebut hingga kondisi aman. Ini menyusul kejadian penculikan terhadap dua WNI kapten kapal di wilayah Sabah, Malaysia.

Mereka diculik saat sedang menangkap ikan di wilayah tersebut. Dua orang itu adalah La Utu bin La Raali dan La Hadi bin La Adi. Keduanya berasal dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.

Editor: Dimas Rizky 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.