Uji Materi UU Pilkada, Pemerintah Nilai KPU tak Miliki Kedudukan Hukum

"Adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,"

Rabu, 09 Nov 2016 17:21 WIB

Ilustrasi (sumber: Kemendagri)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Pemerintah berpendapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 9 huruf a dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. KPU mengajukan uji materi lantaran menilai kewajiban untuk berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah pada praktiknya menyebabkan penyusunan peraturan komisi pemilihan umum menjadi berlarut-larut.

Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pujianto mengatakan, KPU terbatas pada kemandirian menyelenggarakan pemilu tidak mencakup kemandirian dalam membuat peraturan.

"Pemerintah berpendapat para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," kata Widodo saat membacakan keterangan Presiden RI atau yang mewakili Pemerintah di Gedung Mahkamah Kosnstitusi, Rabu (09/11/16).

Wdodo mengatakan, Kemandirian KPU dalam penyelenggaraan pemilu tidak ditentukan oleh ada tidaknya konsultasi KPU dengan DPR dan Pemerintah. Pemikiran yang mendalilkan berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah mengancam kemandirian KPU dalam penyelenggaraan pemilu adalah  keliru.

"Tidak berdasar hukum," tegas Widodo.

Menurut Widodo, saat pembahasan pembentukan Undang-undang a quo, pemohon juga ikut turut andil dalam setiap tahapan. Sehingga apabila ada hal-hal yang dinilai tidak sesuai, seyogyanya disampaikan pada saat pembahasan tersebut. KPU juga telah sepakat atas terbitnya Undang-undang ini beserta materi yang ada di dalamnya.

"Sangatlah tidak etis apabila pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-undang tersebut," kata Widodo.

Pada persidangan selanjutnya, Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi akan mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan KPU selaku pemohon. Permohonan pengujian Undang-undang Pilkada ini diajukan oleh Ketua KPU Juri Ardiantoro dan komisioner KPU lainnya. '


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

OTT di PN Jaksel, KPK Tetapkan Dua Orang Tersangka

  • DPR Akan Panggil Panglima TNI Terkait Pembelian Helikopter AW 101
  • Polres Jombang Temukan Modus Penjualan Narkoba Secara Kredit
  • Presiden AS Pilih Pertahankan Pasukan dari Afghanistan

Impor barang dari luar negeri selalu diawasi dan memiliki ketentuan, jangan sampai Anda menjadi orang yang tidak tahu ketentuan yang dimiliki Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta