Uji Materi UU Pilkada, Pemerintah Nilai KPU tak Miliki Kedudukan Hukum

"Adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,"

Rabu, 09 Nov 2016 17:21 WIB

Ilustrasi (sumber: Kemendagri)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Pemerintah berpendapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 9 huruf a dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. KPU mengajukan uji materi lantaran menilai kewajiban untuk berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah pada praktiknya menyebabkan penyusunan peraturan komisi pemilihan umum menjadi berlarut-larut.

Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pujianto mengatakan, KPU terbatas pada kemandirian menyelenggarakan pemilu tidak mencakup kemandirian dalam membuat peraturan.

"Pemerintah berpendapat para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," kata Widodo saat membacakan keterangan Presiden RI atau yang mewakili Pemerintah di Gedung Mahkamah Kosnstitusi, Rabu (09/11/16).

Wdodo mengatakan, Kemandirian KPU dalam penyelenggaraan pemilu tidak ditentukan oleh ada tidaknya konsultasi KPU dengan DPR dan Pemerintah. Pemikiran yang mendalilkan berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah mengancam kemandirian KPU dalam penyelenggaraan pemilu adalah  keliru.

"Tidak berdasar hukum," tegas Widodo.

Menurut Widodo, saat pembahasan pembentukan Undang-undang a quo, pemohon juga ikut turut andil dalam setiap tahapan. Sehingga apabila ada hal-hal yang dinilai tidak sesuai, seyogyanya disampaikan pada saat pembahasan tersebut. KPU juga telah sepakat atas terbitnya Undang-undang ini beserta materi yang ada di dalamnya.

"Sangatlah tidak etis apabila pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-undang tersebut," kata Widodo.

Pada persidangan selanjutnya, Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi akan mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan KPU selaku pemohon. Permohonan pengujian Undang-undang Pilkada ini diajukan oleh Ketua KPU Juri Ardiantoro dan komisioner KPU lainnya. '


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

KPK Tolak Permohonan Justice Collaborator Bekas Pejabat Bakamla Nofel Hasan

  • MUI Temui Kabareskrim Terkait Penyerangan Pemuka Agama
  • Proyek Rusun DP Nol Rupiah Diadukan ke KPPU
  • Pemkab Karo Cari Upaya Potensi Gagal Panen Akibat Erupsi Gunung Sinabung

Dalam beberapa pekan ini Rancangan KUHP (RKUHP) ramai dibicarakan karena dianggap memuat poin-poin atau pasal-pasal yang bermasalah.