Siang Ini, Bawaslu Keluarkan Putuskan Kasus Penghadangan Kampanye Ahok-Djarot

Bawaslu DKI menerima empat laporan penghadangan kampanye. Namun tiga laporan dinyatakan tidak memenuhi unsur tidak pidana. Satu laporan diputuskan hari ini.

Jumat, 18 Nov 2016 10:13 WIB

Polisi mendorong warga yang menghadang acar kampanye calon Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat di Karanganyar, Jakarta (14/11/2016). Meski dihadang, Djarot tetap blusukan berkampanye. (Foto: ANTA

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

ARTIKEL TERKAIT


KBR, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu DKI bakal segera mengeluarkan putusan terhadap kasus penghadangan kampanye calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat. Putusan akan dikeluakan hari ini.

Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti mengatakan sudah menerima empat laporan penghadangan kampanye. Namun tiga laporan dinyatakan tidak memenuhi unsur tidak pidana. Sedangkan satu laporan lainnya, akan diputus pada siang ini.

"Laporannya ada empat. Yang tiga sudah diputus, tinggal satu lagi. Nah yang satu ini kami mau plenokan dulu. Sebab masih ada proses sejak semalam. Rencananya akan diputus hari ini setelah Jumatan. Baru nanti kita rilis ke media. (Yang tiga laporan itu tidak memenuhi unsur pidana kenapa?) Ada unsur-unsur yang tidak terpenuhi. Jadi tindak pidananya juga tidak terpenuhi," kata Mimah Susanti, ketika dihubungi KBR melalui sambungan telepon, Jumat (18/11/2016).

Baca: Kampanye Ahok-Djarot Diganggu, Tim Sukses: Orangnya Itu-itu Saja   

Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti menambahkan, di tiga laporan tersebut Bawaslu bersama tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menilai kampanye Ahok-Djarot juga tetap terlaksana dan tidak terhalangi.

Sementara itu, untuk aduan terakhir yang dilaporkan tim pemenangan Ahok-Djarot, yakni laporan penghadangan Djarot di Kembangan Utara, Jakarta Barat, ada dugaan pasangan calon tidak bisa berkampanye, lantaran ada yang menghalangi.

Hingga Kamis kemarin, Bawaslu telah memanggil sejumlah pihak untuk mendapatkan keterangan mengenai laporan penghadangan tersebut, termasuk Djarot. Proses yang tengah berjalan yakni klarifikasi dari orang yang diduga menghalang-halangi kampanye Djarot saat itu.

Apabila terlapor terbukti menghalangi kampanye Ahok dan Djarot, maka yang bersangkutan dianggap melanggar Pasal 187 Ayat 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Pasal itu menyebutkan: "Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)".

Apabila Bawaslu bersama tim sentra Gakkumdu memutuskan adanya pelanggaran pidana, Bawaslu akan menyerahkannya kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.

Baca: Kampanye Ahok Diganggu, Mega: Ada 2 Hal Penyebabnya   

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

Tekan TKA Ilegal, Pemerintah Janji Perkuat Tim Pemantau Orang Asing

  • Ratusan Selebaran Kampanye “negatif” Pilgub Jateng Beredar di Cilacap
  • Keluarga DJ Avicii Masih Bungkam tentang Penyebab Kematiannya
  • Arkeolog dari National Geographic Temukan Situs Penguburan Massal di Peru

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.