Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. (Sumber: Kemendiknas)


KBR, Jakarta- LSM HAM Imparsial menyebut ada lima prasyarat  kudeta militer   bisa terjadi. Direktur Imparsial Al Araf menyebut, terjadi pertikaian elite politik yang semakin tajam, instabilitas keamanan yang terjadi di dalam negeri terus berkepanjangan. 

Kudeta, kata Al Araf juga bisa terjadi jika ada dukungan dari rakyat yang meminta presiden untuk mundur. Seperti yang terjadi di Thaliland.

"Ada lima variabel yang menjadi prasyarat objekti terjadinya kudeta militer. Pertama adanya pertarungan elite politik yang mengeras. Kedua  masih kuatnya di tubuh militer kudeta terjadi jika militer masih mendominasi persepsi ancaman lebih dominan di dalam," katanya di Cikang Resto Jakarta, Rabu (16/11/2016)

"Untuk menggulingkan dan menjatuhkan Jokowi kan ada dua cara, yakni dengan tata negara  formal, melalui mekanisme MPR MK dansebagainya. Dan itu perlu alasan hukum apa landasan proses itu. Dalam kasus penodaan agama, presiden tidak punya persoalan hukum. itu terlalu jauh. Kecuali itu dilakukan lewat jalur nonketatanegaraan, yakni melalui kudeta militer," ujarnya.

Meski begitu, dia menyangsikan jika militer di Indonesia punya niatan mengkudeta pemerintah saat ini. Alasannya, kata Al Araf reformasi di tubuh TNI yang sudah berulang kali memperkecil kemungkinan hal tersebut.

"Saya percaya seyakin-yakin saya, TNI AL, AU maupun AD dan kepolisian tidak ingin melakukan kudeta terhadap pemerintah Jokowi. Karena tentara Indonesia sudah mengalami proses reformasi yang panjang dari kurun 98 sampai sekarang. Jadi prajurit TNI dari bawah ke atas saya percaya dan yakin tidak ada yang ingin melakukan prosesn kudeta,"ujarnya

Sementara itu, Direktur Institute for Transformation Studies Intrans, Andi Saiful Haq menyebut indikasi kudeta menguat karena beberapa faktor, salah satunya unjuk rasa kasus penistaan agama Ahok dan safari presiden pasca unjuk rasa. Meski dalam safari pidatonya Jokowi mengatakan kondisi aman, namun Saiful menilai ada kekhawatiran bekas Wali Kota Solo itu terhadap pembangkangan militer.

"Pidato presiden kemarin di Paskhas Bandung tidak menghapus ada indikasi pihak-pihak yang ingin menunggangi situasi nasional terkini untuk melakukan gangguan pemerintahan yang sah. Dia mengatakan kondisi aman, tetapi dia tidak menihilkan adanya kemungkinan ganguan pada mandat konstitusi yang diberikan hari ini. Dan kemana-mana yang ngawal marinir. Terjadi proses yang menurut saya abnormal. Seharusnya kan paspampers dan kepolisian," katanya.

Hal itu, kata dia mengingatkan pada   1998 ketika Angkatan Darat AD diganti dengan marinir ketika penembakan Semanggi.

"Beberapa kejadian ketika 65, 98 TNI tidak sepenuhnya lepas dari persoalan itu. Satu satunya kekuatan yang mampu melakukan intervensi terhadap demokrasi adalah kekuatan bersenjata. Buktinya zaman Gus Dur meriam dan tank mengarah ke istana, dan Gus Dur pun lengser. Tidak akan pernah terjadi kudeta tanpa persetujuan angkatan bersenjata. Apakah sebuah kudeta bisa berhasil atau tidak," ujarnya.

Beberapa kejadian politik juga membuat celah lebih besar terjadinya kudeta pemerintahan Joko Widodo saat ini. Salah satunya lemahnya daya kontrol yang dimiliki Kapolri Tito Karnavian. Tito yang dipilih Jokowi melangkahi tiga angkatan sekaligus. Sehingga, Tito dinilai gagal mengendalikan para seniornya. 

"Ada potensi politik geopolitik regional. Tahun 65 terjadi perang dingin, di mana Soekarno lebih dekat dengan Rusia. Begitu juga zaman Soeharto yang dinilai sudah tidak lagi menjadi anak emas di dunia intenasional. Sementara Jokowi saat ini sangat mengkampanyekan poros militer utara. Utara yang paling dekat melakukan invetasi, sepeti Taiwan dan China. Ini kemudian mengingatkan perang dingin saat Soekarno jatuh. Kondisi ini membuat rumit, dan siapapun bisa mendorong kondisi ini semakin matang. Lima kondisi ini akan mematangkan kearah kudeta," ujarnya. 


Penunggangan

Sejarawan Bonnie Triyana menyebut 121 kudeta di dunia terjadi karena ditunggangi. Bonnie menyebut pola-pola kudeta ini masih banyak digunakan di belahan dunia, termasuk Indonesia. Dia mencontohkan unjuk rasa 4 November lalu.

Menurut dia, massa bisa terbelah sesuai kepentingan. Seperti mana yang murni karena ketersinggungan pernyataan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mana yang motivasinya politik, dan mana yang gerakan radikal. Dia pun menilai  hal tersebut bisa dijadikan instrumen atau alat seseorang atau kelompok tertentu untuk mencapai kepentingan mereka.

"Perebutan kekuasaan dengan perjuangan bersenjata, itu di dunia ini cuman berhasil enam. Salah satunya Castro di Kuba. Sedangkan perebutan kekuasaan kudeta dengan cara menunggangi gerakan massa, dengan momentum itu ada 121 yang berhasil," ujarnya.

Pola kudeta, kata Bonnie juga bisa dilakukan lewat jalan konstitusional. Semisal kasus Soeharto dan Supersemar.

"Itu di luar cara-cara yang demokratis cara konstitusi. Tapi kudeta juga bisa dibuat konstitusional. Soeharto misalnya. Setelah ada kejadian 1 Oktober, jenderal dibunuhi, dia gunakan sebagai pretex. Sebagai dalih. Sama seperti AS menyerang irak. Pretex-nya apa senjata massal. Sampai hari ini ngga ditemukan. Dan belakangan terbukti salah. Sama seperti 1 Oktober 65, dalihnya ini kudeta komunis. Habis itu semuanya kelompok kiri, orang soekarno, orang Islam progresif habis. Makanya genosida politik. Dia bikin konstitusional dapat. Supersemar yang dijadikan MPRS. Nasution dijadikan ketua saat itu. Surat itu surat presiden. Memo untuk anak buahnya. Nanti lo balikin lagi,"u ngkapnya

Isu kembali kudeta menyeruak ketika safari yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ke satuan TNI-Polri, ulama, hingga parpol. Pola komunikasi orang nomor satu itu dinilai sebagai bentuk upaya menangkis pelengseran terhadap pemerintahannya. Meski, saat itu Istana membantah hal tersebut.

Isu ini sebelumnya juga disorot setelah ada aksi unjuk rasa ratusan ribu ormas islam yang meminta penuntasan kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaya Purnama. Banyak pihak menyebut aksi ini punya banyak kepentingan. Selain isu SARA yang diangkat, upaya untuk mengincar kursi presiden pun terus menguat. 


Editor: Rony Sitanggang

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!