Ribuan Aparat Dikerahkan Kawal Pengukuran Lahan Bandara Kertajati, Majalengka

"Ini Kepala Desa yang memprovokasi, bukan petani, kepala desanya 7 orang yang jadi provokator. Inikan harus dilakukan pengukuran,"

Kamis, 17 Nov 2016 15:00 WIB

Ilustrasi: Presiden Joko Widodo meninjau Bandara Kertajati. (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Kepolisian Jawa Barat mengerahkan sekitar 2 ribu aparat gabungan terdiri dari polisi, TNI dan Satpol PP untuk mengamankan proses pengukuran lahan proyek pembangunan bandara internasinonal Jawa Barat di Kertajati, Majalengka. Menurut juru bicara kepolisian Polda Jawa Barat Yusri Yunus, kepolisian akan terus menjaga proyek pembangunan bandara tersebut.

Kata dia, kepolisian sudah mengidentifikasi 7 orang kepala desa yang diduga menjadi provokator sehingga proses pengukuran menjadi sulit.

"Ini Kepala Desa yang memprovokasi, bukan petani, kepala desanya 7 orang yang jadi provokator. Inikan harus dilakukan pengukuran, inikan pemerintah untuk dibangun bandara. Yang kita ukur  adalah lahan yang sudah dibebaskan, akan dibayar. Lahan masyarakat yang sudah sepakat, bukannya kita main rampas. Konteksnya polisi di sini, kita hanya mengamankan, jangan sampai terjadi ribut," jelas Juru bicara Polda Jawa Barat Yusri Yunus kepada KBR, Kamis (17/11/2016)

Juru bicara Polda Jawa Barat Yusri Yunus juga menyatakan menolak untuk memenuhi tuntutan warga dan sekelompok orang yang menolak pengukuran lahan untuk menarik aparat dari lokasi.

"Orang yang menahan ini, orang yang belum mau lahannya dibebaskan, tetapi dia memprovokasi orang lain.Ini kepala desa yang memprovokasi, yang minta aparat keluar siapa, petani yang mana. Bukan petani, itu kepala desanya yang provokasi, 7 orang kepala desa," jelasnya.

Hari ini ribuan aparat bersenjata gabunga mendatangi desa sukamulya untuk mengukur tanah bagi pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Pendamping warga, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung mendesak aparat ditarik dari lokasi. Mereka mendesak dilakukan dialog dan musyawarah, pasalnya sekitar 1500 keluarga yang terancam digusur tengah bersiap menghadapi aparat.

LBH Bandung menilai Pemprof Jawa Barat   tidak sensitif karena mengerahkan  aparat berlebihan dalam masalah lahan. LBH meminta pembatalan pembangunan bandara karena mengancam kehidupan ekonomi petani setempat. Informasi dari pendamping petani, pagi tadi aparat melepaskan gas air mata untuk membubarkan warga yang menghadang.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

Jokowi Janji Hajar Petugas yang Perlambat Izin Usaha

  • Seminar Anti-LGBT di Kemendikbud Berganti Tajuk, Pelaksana Tolak Beri Penjelasan
  • Gubernur NTB: Pembangunan Rumah Khusus Jamaah Ahmadiyah adalah Solusi Terakhir
  • Neymar Berpeluang Tampil di Final Coupe de France

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.