Presiden Perintahkan Menhan Data Ulang Aset TNI

"Inventarisasi ini berguna untuk memetakan mana aset yang tidak digunakan sesuai tupoksi. "

Rabu, 23 Nov 2016 20:15 WIB

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menko Polhukam Wiranto (tengah) serta Menko Perekonomian Darmin NAsution (kiri) memimpin Rapat Terbatas bersama menteri Kabinet Kerja membahas optimalisasi aset


KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Pertahanan mendata ulang aset-aset milik TNI. Kata dia, pendataan ini diperlukan untuk mengklasifikasikan status aset tersebut. Kata dia, data nantinya akan digunakan untuk optimalisasi aset untuk kepentingan internal maupun kepentingan umum.

"Inventarisasi ini berguna untuk memetakan mana aset yang tidak digunakan sesuai tupoksi. Aset TNI yang digunakan pihak ketiga baik oleh karena disewa atau tanpa disewa. Aset TNI yang tidak dimanfaatkan atau idle. Aset TNI yang dalam keadaan sengketa, atau di atas tanah aset TNI didirikan bangunan oleh pihak lain. Serta bangunan yang merupakan aset TNI didirikan di atas lahan pihak lain," kata Jokowi di Kantor Presiden, Rabu (23/11/2016).

Jokowi juga memerintahkan agar penyelesaian sengketa aset dilakukan dengan mengedepankan asas kemanusiaan dan keadilan sosial. Menurut Jokowi, banyak aset TNI yang masih bermasalah dan belum jelas status hukumnya.

"Diperjelas status hukumnya, kepemilikannya dari aset-aset tersebut serta diselesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan dengan mengutamakan asas kemanusiaan dan keadilan sosial serta menjunjung tinggi hukum dan ketentuan perundangan yang berlaku,"  lanjutnya.

Total Aset TNI Rp 460 Triliun
Sementara itu Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut total nilai aset TNI mencapai Rp 460 triliun. Untuk aset berupa lahan, ia mengakui banyak yang belum bersertifikat lantaran biaya yang mahal. Namun, Ryamizard menjanjikan bakal mengusahakan sertifikasi meski secara bertahap.

"TNI mau sertifikat bagaimana? Mahal. Jadi ditunda-tunda terus. Jadi dengan rapat ini, bapak Presiden memerintahkan untuk ya dibayarkan lah berapa," tutur Ryamizard

Ryamizard menjamin penyelesaian sengketa aset dengan mengedepankan asas kemanusiaan sesuai perintah Presiden. Ia berjanji tidak akan memakai cara-cara kekerasan dalam melakukan pembebasan lahan.

"Kalau punya penduduk, kita bayar. Kalau punya kita, kita ambil tapi kita pindahkan, ada uang pindahlah. Itu manusiawi. Jangan main serobot-serobot aja, enggak bagus tuh," ucap dia.

Editor: Dimas Rizky 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

PPATK Telusuri Rekening First Travel

  • Buruh PT Nyonya Meneer Ajukan Tagihan Rp98 Miliar
  • Pesawat Pengangkut Haji Arab Saudi Belum Boleh Mendarat di Qatar

Impor barang dari luar negeri selalu diawasi dan memiliki ketentuan, jangan sampai Anda menjadi orang yang tidak tahu ketentuan yang dimiliki Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta