Peringatan Papua Merdeka, Komnas HAM Minta Aparat tak Reaktif

"Papua Tanah Damai itu sesungguhnya yang diharapkan publik Papua. Dalam konteks itu, maka parameter hak asasi manusia menjadi sangat penting."

Selasa, 29 Nov 2016 15:18 WIB

Ilustrasi (Foto: KBR/Gun Gun)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta-  Pemerintah dan aparat keamanan diminta tidak over reaktif menghadapi rencana unjukrasa 1 Desember terkait peringatan Kemerdekaan Papua.  Ketua Komnas HAM Imdadun Rakhmat beralasan pemerintah dan aparat hukum memiliki prioritas utama untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM baik berat dan tidak berat terkait kekerasan di Papua dan Papua Barat. 

Baca: Pemerintah Ancam Tangkap

Kata dia, harapan penyelesaian kasus tanpa ada kekerasan lanjutan akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat keamanan bisa diperbaiki.

"Papua Tanah Damai itu sesungguhnya yang diharapkan publik Papua. Dalam konteks itu, maka parameter hak asasi manusia menjadi sangat penting. Maka, Komnas HAM mendorong pemerintah untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat maupun non berat yang telah terjadi. Kemudian, mengubah cara dan pendekatan agar kekerasan-kekerasan yang menyebabkan berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM tidak terjadi lagi," jelas Ketua Komnas HAM Imdadun Rakhmat kepada KBR, Selasa (29/11/2016).

Imdadun menambahkan,  penyampaian pendapat dan deklarasi soal kemerdekaan Papua dan Papua Barat harus dihormati oleh publik dan aparat keamanan. Kata dia, pendekatannya tidak harus menggunakan kekuatan tetapi menggunakan penegakan hukum tanpa kekerasan yang selama ini dihormati Komnas HAM.

"Penyampaian pendapat betul memang Hak Asasi Manusia, tetapi dia boleh diatur dan harus sesuai undang-undang, itu juga harus dihormati publik. Pendekatannya tidak boleh dengan kekuatan tetapi menggunakan kekuatan penegakan hukum, karena penyampaian pendapat itu ada aturan-aturan yang ditaati. Sejauh bahwa aksi itu tidak merusak dan tidak melukai serta tidak mengintimidasi orang, harus disikapi wajar saja oleh aparat keamanan dan pemerintah," katanya.

Kata dia, Komnas HAM akan terus berkomunikasi dengan aktivis dan perwakilan Komnas HAM di Papua untuk memantau aksi 1 Desember. Namun  kata Imdadun Komnas tidak mengirimkan tim resmi untuk memantau ada tidaknya pelanggaran HAM dalam aksi 1 Desember nanti.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Menristek Minta Dosen Mundur Karen HTI, Pengamat: Itu Ngawur

  • Jokowi : Pengadaan Alutsista Harus Lewat G to G
  • Indonesia Jadi Tuan Rumah Konferensi Anti Terorisme
  • Terus Lakukan Intimidasi Penggusuran, Warga Dobrak Gerbang PT KA Bandung

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.