Pemerintah Banding Putusan KIP Munir, LBH Siapkan Kontra Memori

"Pemerintah saja tidak tahu terakhir di mana, bagaimana bisa nyari dokumen aslinya?"

Kamis, 03 Nov 2016 18:04 WIB

Foto: KBR

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sedang menyiapkan kontra memori banding menyusul banding yang diajukan pemerintah atas putusan KIP untuk membuka dokumen TPF Munir.

Pengacara LBH Jakarta, Uchok Shigit Prayogy mengatakan, pemerintah seharusnya mengumumkan terlebih dahulu soal keberadaan dokumen TPF tersebut.

"Pemerintah kan belum umumkan secara resmi hilangnya di mana itu yang menjadi concern kita soalnya mereka bilang nggak ada. Dia nggak pernah tracking berkas tersebut terakhir di mana. Secara resmi belum pernah diumumkan. Pemerintah saja tidak tahu terakhir di mana, bagaimana bisa nyari dokumen aslinya?" ujar Uchok kepada KBR (3/11/2016).

LBH Jakarta juga berencana mengajukan permohonan juru sita ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mencari dokumen asli TPF Munir. Uchok mengatakan juru sita berwenang mengambil seluruh berkas yang dimiliki Kementerian Sekretariat Negara. Selain itu juga bisa mengumumkan langsung ke publik.

"Kita kan sudah mendesak pemerintah mengumumkan ini kan bukan hanya di era Jokowi, di era SBY kita sudah meminta. Sekarang sudah putus di KIP baru mereka kelabakan. Kan artinya sepanjang proses permohonan informasi yang kita ajukan, artinya mereka menghilangkan tanggung jawabnya atas laporan tersebut," kata Uchok.

Pada akhir tenggat kemarin (2/11/2016) pemerintah mengajukan keberatan atas putusan Komisi Informasi Pusat yang memerintahkan dokumen TPF Munir dibuka ke publik. Keberatan itu diajukan dengan alasan pemerintah masih mencari dokumen TPF Munir. Dalam sidang Oktober lalu, Komisi Informasi memenangkan gugatan Kontras yang ingin membuka laporan TPF Munir. Kemensetneg sebagai tergugat divonis wajib membuka dokumen itu ke publik.

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

Sumur Minyak Tradisional Terbakar, Puluhan Warga Aceh Timur Mengungsi

  • Polisi Masih Selidiki Kebakaran Sumur Minyak di Aceh
  • Pemerintah Hong Kong Janji Bantu Indonesia Ungkap Kasus Bank Century
  • Dortmund Pertimbangkan Gunakan Jasa Arsene Wenger

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.