Aktifitas di sebuah sekolah di Manokwari Papua Barat. (Foto: Antara)



KBR, Jakarta-
Presiden Joko Widodo menginstruksikan  Kementerian dan Lembaga Negara untuk melibatkan warga Papua dan Papua Barat  dalam proses perencanaan pembangunan  agar belanja pembangunan bisa lebih efektif. Kata dia, hal itu sangat penting karena hingga saat ini peningkatan kesejahteraan di Papua secara keseluruhan tidak signifikan.

Padahal kata Jokowi alokasi dana yang digelontorkan ke Papua sangat besar. Tahun 2016 saja kata dia, tidak kurang dari 85,7 triliun rupiah dianggarkan untuk daerah tersebut.

"Memegang teguh nilai-nilai adat dan budaya masyarakat Papua rakyat Papua harus libatkan dalam setiap proses pembangunan dan Jangan sampai justru rakyat hanya jadi penonton saja. Gunakan pendekatan budaya yang menghormati kearifan lokal dan menempatkan rakyat Papua menjadi subjek yang penting dalam pembangunan di tanah Papua," ujarnya di Kantor Presiden, Istana Negara, Jakarta, Selasa (08/11).

Jokowi juga meminta kementerian dan lembaga untuk memperbaiki pola program pembangunan Papua. Terutama kata dia soal pemerataan wilayah yang menjadi tempat dilaksanakan program tersebut.

"Saya juga mendapat informasi bahwa 46% program kementerian dan lembaga cenderung memilih lokasi yang mudah yang gampang implementasinya. Karena kita tahu memang daerah-daerah Kabupaten di Papua memang banyak yang sulit dijangkau tetapi ini juga tidak benar. Kalau kita lakukan terus-menerus sebab itu perlu segera dibenahi terus segera diperbaiki untuk itu saya minta kementerian maupun pemerintah daerah tidak boleh lagi berjalan sendiri harus fokus harus terpadu dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial," ucapnya.

Jokowi  menekankan, kementerian lembaga harus fokus pada akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Papua. Dengan begitu kata dia, peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua bisa terus meningkat.

"Meski tahun 2015 sudah mengalami peningkatan 0,50 poin indeks pembangunan manusia di Papua saat ini masih di bawah 60 artinya Masih pada posisi yang rendah. Saya juga minta jawaban percepatan pada pembangunan infrastruktur dan pengembangan konektivitas antarwilayah antarkabupaten antarkota," tambahnya. 

Fokus Pembangunan

Koordinator Jaringan Damai Papua, Pastor Neles Tebay  menilai tepat fokus  di bidang pendidikan dan kesehatan. Kata dia masih ada   dari sumber daya manusia maupun dari infrastrukturnya.

"Sehingga kalau pemerintah berusaha memecahkan masalah pada kedua bidang ini dan berusaha memenuhi kebutuhan di dua bidang ini, itu sudah tepat sasaran sambil menyadari bahwa masih ada masalah, kebutuhan dan harapan di bidang lain yang juga menuntut perhatian. (Apa saja masalah di dua bidang ini?) Antara lain, di pendidikan, kurangnya guru, juga di bidang kesehatan kurangnya perawat atau tenaga di bidang kesehatan, lalu infrastruktur yang tidak lengkap sehingga masyarakat sulit menjangkau," papar Neles kepada KBR, Selasa (8/11/2016).

Neles menambahkan, selama ini pembangunan kedua sarana baik pendidikan maupun kesehatan terfokus pada daerah yang ramai penduduk, sementara untuk daerah terpencil jumlahnya masih kurang.

"Selama ini kan gedung sekolah dan gedung kesehatan di bangun di tengah pemukiman masyarakat jadi bukan daerah terpencil. Memang daerah yang susah dijangkau, akses bidang pendidikan dan kesehatan masih terbatas," ujar Neles.

Editor: Rony Sitanggang

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!