PBNU Desak Pemerintah Bubarkan Ormas Anti-Pancasila

"Saya mohon sejak dulu, dibubarkan. Nggak usah contohlah, pemerintah tahu, yang anti-Pancasila, anti-NKRI"

Kamis, 24 Nov 2016 13:31 WIB

Ilustrasi: Aksi Ansor menolak Hisbut Tahrir Indonesia. (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj meminta pemerintah membubarkan ormas Islam yang anti-Pancasila dan anti-NKRI. Namun, ia enggan menyebut  ormas Islam yang dimaksud.

"Ormas yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945, NKRI, saya mohon sejak dulu, dibubarkan. Nggak usah contohlah, pemerintah tahu, yang anti-Pancasila, anti-NKRI" kata Said Aqil di Pondok Gede, Kamis (24/11/2016).

Said Aqil menambahkan, ormas-ormas yang sesuai dengan Pancasila, konstitusi dan bhineka tunggal ika lahir sebelum Indonesia merdeka. Contohnya NU dan Muhammadiyah.

"Yang jelas ormas yang berjasa yang lahirnya sebelum NKRI, Muhammadiyah dan NU, Wasliyah, Syarikat Islam, itu lahirnya sebelum Indonesia merdeka," lanjutnya. 

Pada 11 Mei   lalu usai rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana,  Jaksa Agung, HM Prasetyo menyatakan tengah mengkaji pembubaran  sejumlah organisasi massa yang dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila.  Prasetyo menyebut   Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang  masuk dalam pantauan  pemerintah sebagai salah satu ormas anti-Pancasila. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

Jokowi Janji Hajar Petugas yang Perlambat Izin Usaha

  • Seminar Anti-LGBT di Kemendikbud Berganti Tajuk, Pelaksana Tolak Beri Penjelasan
  • Gubernur NTB: Pembangunan Rumah Khusus Jamaah Ahmadiyah adalah Solusi Terakhir
  • Neymar Berpeluang Tampil di Final Coupe de France

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.