OTT Pejabat Pajak, Jokowi: Kita Gebuk

"Satu yang seperti itu, yang penting kita gebuk, udah. Jangan ada yang main-main lagi, gebuk lagi, kalau ada yang main-main, gebuk lagi,"

Kamis, 24 Nov 2016 14:39 WIB

Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia Rajesh Rajamohanan Nair (kedua kanan) memakai rompi tahanan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/11). (Foto: Antara)


KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo memastikan bakal menindak tegas pejabat yang terlibat korupsi. Ini dikatakan Jokowi menanggapi tertangkapnya pejabat Ditjen Pajak dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait suap.

"Biasa dalam sebuah organisasi besar seperti Direktorat Jenderal Pajak, di sana ada berapa ribu. Satu yang seperti itu, yang penting kita gebuk, udah. Jangan ada yang main-main lagi, gebuk lagi, kalau ada yang main-main, gebuk lagi," kata Jokowi di JCC Senayan, Kamis (24/11/2016).

Sebelumnya, Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Handang Soekarno ditetapkan sebagai tersangka kasus suap. Handang diciduk KPK dalam operasi tangkap tangan. Selain Handang, KPK juga menahan Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia Rajesh Rajamonahan Nair dan menetapkannya sebagai tersangka. KPK menyita uang sebesar USD 148.500 atau sebesar Rp 1,9 miliar. Uang ini diduga sebagai suap terkait permasalahan pajak yang dihadapi PT EK Prima Ekspor.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

KPPU Belum Temukan Indikasi Monopoli PT IBU

  • Menristek Bakal Tindak Dosen HTI Sesuai Prosedur
  • PUPR Kejar Sejumlah Ruas Trans Sumatera Beroperasi 2018
  • Kelangkaan Garam, Kembali ditemukan Garam Tak Berlogo BPOM

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.