Poster film dokumenter


KBR, Jakarta - Dua film dokumenter gugur menjadi bagian dari rangkaian acara Documentary Days 2016. Jihad Selfie dan Jakarta Unfair batal tayang dalam festival film dokumenter tahunan tersebut. Kendati begitu, acara lain dalam rangkaian helatan yang digawangi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu tetap berlangsung sesuai jadwal.

Jihad Selfie sedianya diputar Jumat (25/11/2016), sedang Jakarta Unfair pada Sabtu (26/11/2016) di XXI Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Pembatalan dilakukan mendadak. Melalui keterangan tertulis, panitia penyelenggara menjelaskan kronologi pembatalan. Perkaranya bermula pada Jumat sore saat panitia penyelenggara meminta izin ke pihak Unit Pengelola Teknis (UPT) TIM untuk memasang baliho di pintu masuk kawasan TIM. Permohonan itu ditolak, dengan alasan pemutaran film berisiko jika dilakukan di kawasan yang pengelolaannya di bawah Pemerintah Provinsi Jakarta.

Selang 30 menit, panitia didatangi dua orang yang mengaku dari kepolisian dan menanyakan seputar film. Selanjutnya, pihak UPT TIM dan XXI Jakarta menyatakan tak ikut bertanggung jawab terhadap konten film apabila panitia tetap berkeras melanjutkan pemutaran.

Atas pertimbangan bahwa kegiatan itu di bawah naungan universitas dan institusi, maka panitia Documentary Days 2016 memutuskan untuk membatalkan penayangan dan diskusi dua film tersebut. Meski begitu Ketua Pelaksana kegiatan, Rahma Indira Marino mengatakan, pembatalan tak mengurangi niatnya untuk mengembangkan festival film dokumenter itu.

"Dengan menyesal penayangan diskusi film dokumenter Jihad Selfie dan Jakarta Unfair terpaksa dibatalkan karena adanya risiko keamanan yang ditakutkan pengelola Taman Ismail Marzuki, Documenteray Days 2016 serta XXI Taman Ismail Marzuki," jelas Ketua Pelaksana Documentary Days 2016, Rahma Indira Marino melalui keterangan tertulis, Sabtu (26/11/2016).

Baca: Jihad Selfie

Lebih lanjut Rahma juga meminta maaf atas ketidaktransparan panitia dalam mengungkapkan alasan pembatalan. Sebelum mengunggah keterangan resmi, melalui akun twitter Documenter Days 2016 @docdaysfebui, panitia mengumumkan film Jakarta Unfair batal diputar karena masalah teknis.


Kronologi Pembatalan Versi Panitia

1. Jumat, 25 November 2016 pukul 16.00 WIB panitia meminta memasang baliho di depan pintu masuk TIM kepada Unit Pengelola Teknis TIM. Pihak UPT TIM merasa berisiko apabila film Jakarta Unfair ditayangkan di Kompleks TIM, karena merupakan pusat kesenian dan kebudayaan di bawah Pemprov DKI Jakarta.

2. Pihak UPT juga merasakan hal serupa apabila pemutaran film Jihad Selfie tetap dilaksanakan. Karena isu yang dibawa dalam film ini dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan. Karena sebelumnya film Jihad Selfie pernah ditayangkan di kawasan TIM dan, sehari setelahnya ada aparat kepolisian datang dan menginterogasi penyelenggara.

3. Pukul 16.30 WIB panitia didatangi dua orang dan menanyakan film tersebut. Laporan tersebut diketahui UPT TIM dan XXI TIM. Pengelola Operasional XXI TIM, Bambang, meyakini dua orang tersebut dari kepolisian.

4. UPT TIM dan XXI TIM menyatakan mereka tidak bertanggung jawab terhadap konten film yang akan kami tayangkan jika panitia tetap ingin menayangkan film tersebut. Tanggung jawab sepenuhnya berada ditangan panitia.

5. Panitia yang masih berstatus mahasiswa dan di bawah institusi/badan akademis serta universitas dalam menjalankan acara ini memiliki tanggung jawab terhadap pihak universitas dan institusi/badan apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan membawa nama universitas.

6. Pukul 18.30 WIB panitia dan pembicara, Dete Aliyah yang dijadwalkan mengisi diskusi film Jihad Selfie bertemu. Panitia memberikan keterangan kepada pihak film Jihad Selfie atas pembatalan penayangan dan diskusi. Dete menerima alasan panitia membatalkan penayangan dan diskusi film Jihad Selfie.

7. Panitia menghubungi pihak Watchdoc pukul 22.00 WIB. Watchdoc menyerahkan keputusan ke panitia.

Baca: Pelarangan Belok Kiri Fest

UPT TIM dan XXI Sebut Pembatalan Keputusan Penyelenggara

Unit Pengelolaan Teknis (UPT) Taman Ismail Marzuki membantah telah melarang pemasangan baliho kegiatan pemutaran dan diskusi film berjudul "Jihad Selfie" serta "Jakarta Unfair", karena risiko keamanan. Kepala UPT Imam Hadi Purnomo berdalih, keberatan itu lebih karena kegiatan diselenggarakan di Bioskop XXI sehingga tidak termasuk agenda resmi TIM.

"Kalau di baliho itu hanya untuk acara yang dilaksanakan di TIM, kalau bioskop ya enggak, nanti semua film mau dipasang di situ, nggak bisa dong. (Bukan karena alasan keamanan?) Panitianya nggak pernah menghubungi saya. Kok bisa menebak karena ini karena itu," kata Imam kepada KBR, Sabtu (26/11/2016).

Sementara terkait dibatalkannya pemutaran dua film dokumenter di XXI TIM, Imam menyatakan, keputusan itu murni diserahkan pada manajemen XXI dan panitia penyelenggara.

"Kan itu XXI, itu kan swasta, bukan kami. Tanyakan saja sama manajemen XXI. (Kan XXI di dalam area TIM?). Harusnya koordinasi, tapi kan dia (panitia) nggak ngomong, nggak apa, tahu-tahu main pasang aja, saya juga nggak tahu, yang batalkan siapa saya juga nggak tahu," katanya.

Lagipula menurut Imam, diriny merasa tidak pernah diberitahu mengenai kegiatan diskusi dan pemutaran dua film dokumenter tersebut. Sehingga dia juga mengaku tidak tahu konten film yang bakal tayang. Termasuk kedua film yang dibatalkan.

"Saya nggak tahu, filmnya apa yang dipasang. Enggak ada pemberitahuan, panitia bertemu juga tidak. Kalau nggak tahu ya nggak lho. Kalau sudah baca proposal (acara), saya tahu," ujar dia.

Baca: Modus Pelarangan Kerap Sama

Senada dengan UPT TIM. Manajemen XXI mengaku tak mengetahui pembatalan penayangan dua film di XXI Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Dalam kegiatan Dokumentary Days 2016, XXI hanya memberikan izin sewa lokasi. Sedangkan konten film, menurut Corporate Secretary XXI Catherine Keng sepenuhnya merupakan kewenangan penyelenggara.

Meski begitu, kata dia, seluruh film yang akan tayang dipastikan harus lolos sensor.

"Acara documentary day. Panitia menyewa bioskop TIM XXI. Secara programming festival tidak ada hubungannya dengan pihak bioskop. Namun semua film tayang harus lolos sensor," kata Catherine melalui pesan singkat kepada KBR, Sabtu (26/11/2016).

"Bioskop tidak mengatur konten festival. Karena panitia menyewa. Hanya bioskop butuh tanda lolos sensor utk semua film," imbuhnya.

Ketika ditanya mengenai keberatan XXI terhadap pemutaran kedua film tersebut Catherine mengatakan tidak mencampuri konten festival. "Penayangan apa saja itu urusan panitia. Bukan bioskop," pungkas Catherine.


Terlarang di Tanah Kelahiran


Tim produksi Jakarta Unfair menyesalkan insiden pembatalan pemutaran film tersebut. Pelarangan di kawasan Taman Ismail Marzuki ini bukan kali pertama. Pada Februari 2016, Festival Belok Kiri juga menerima respon serupa.

"Argumen paling umum yang tersebar--dan digunakan pula di kota lain untuk melarang kegiatan serupa--adalah meresahkan publik, isu sensitif, tidak sesuai asa demokrasi, memicu amarah dan memecah belah NKRI," ungkap tim produksi Jakarta Unfair dalam keterangan tertulis.

Padahal menurut Sutradara Jakarta Unfair, Sindy Febriyani,  film dokumenternya hanya berisi rekaman aktivitas kegiatan masyarakat marginal pasca penggusuran. Melalui film itu, ia dan kawan-kawannya ingin mengangkat suara-suara korban gusuran yang selama ini tak tertampung di media arus utama.

"Padahal film Jakarta Unfair tidak ada unsur politik dan tidak membahayakan sama sekali. Sangat sayang saja, namanya negara demokrasi, ada namanya kebebasan bersuara harusnya film ini menjadi salah satu ajang demokrasi," sesal Rahma kepada KBR.

Baca: Kritik Untuk Pengelola TIM

Jelang sebulan pasca dirilis pada 28 Oktober 2016 lalu, film Jakarta Unfair telah tayang hampir di 30 lokasi di seluruh Indonesia. Mulai dari angkringan, kampus, sekolah, balai warga hingga sudut kampung yang terancam bahkan terdampak penggusuran. Seluruh kegiatan pemutaran berakhir mulus, tak ada masalah keamanan ataupun teknis.

"Bahkan saat rilis di Bukit Duri, Jakarta. Ada aparat di sana yang kontrol dan lihat, bagaimana acaranya. Mereka juga membantu kami mengamankan situasi. Di titik-titik lain seperti di Kalimantan dan Sulawesi tidak pernah ada masalah."

Mendapat larangan di Jakarta, di tanah kelahirannya sendiri, film hasil kerja belasan mahasiswa bersama rumah produksi film dokumenter, Watchdoc tersebut malah akan melenggang ke Universitas Kyoto, Jepang. Dari negeri matahari terbit itu, Jakarta Unfair memulai perjalanan lintas negara membawa misi membangunkan kesadaran akan isu perebutan ruang dan hak atas kota.

"Pada tanggal 3 nanti akan diputar di Kyoto, Jepang," ujar Rahma.

Kendati pemutaran di kawasan TIM teersebut berujung pada pilihan pembatalan, Tim produksi Jakarta Unfair dan Watchdoc mengapresiasi panitia 10th Documentary Days 2016 yang berinisiatif menyelenggarakan pemutaran film dokumenter rutin saban tahun.

"Kami harap panitia tak patah arang memutarkan film-film dokumenter secara independen sesuai visi yang diusung," tulis Tim produksi Jakarta Unfair dalam pernyataan resminya.

Baca: Gugatan Pembatalan dan Pelarangan Belok Kiri Fest

Sutradara Jakarta Unfair Sindy Febriyani juga mengungkapkan rasa senangnya sebab panitia tetap berkomitmen memutarkan film ini pada kesempatan dan di lokasi lain. "Tadi kami sudah sempat ngobrol ada keluar kesepakatan, mungkin mereka akan menayangkan film Jakarta Unfair tetapi bukan di acara Documenter Days dan tempatnya bukan di TIM," tukasnya. (ika)

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!