Lelang E-KTP Gagal, Mendagri Minta Maaf

"Saya mohon maaf. Memang mungkin salah Kemendagri. "

Rabu, 16 Nov 2016 18:40 WIB

Warga merekam data KTP elektronik (e-KTP) pada layanan mobil keliling di kawasan Karadenan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/11). (Foto: Antara)



KBR, Jakarta- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta maaf atas tertundanya pencetakan 8 juta E-KTP tahun ini. Tjahjo mengatakan keterlambatan penyediaan blanko dikarenakan gagalnya penyelenggaraan tender.

"Saya mohon maaf. Memang mungkin salah Kemendagri. Tapi anggaran untuk pencetakan sudah disediakan oleh Menteri Keuangan. Hanya masalahnya tender itu masih dikerjakan oleh perusahaan luar negeri. Itu kan sudah perjanjian internasional ya," kata Tjahjo di DPR, Rabu(16/11).

Tjahjo melanjutkan, "kami juga membuka ruang untuk mencoba, ada lima pengusaha nasional yang ikut tender, tapi lima itu tidak memenuhi syarat teknis. Kami minta ulang kembali, siapa tahu ada perusahaan lain yang minat."

Kemendagri akan segera mengulang proses tender. Rencananya, tender akan dilaksanakan awal tahun depan. Sambil menunggu, Kemendagri berusaha mengajak beberapa Badan Usaha Milik Negara(BUMN) untuk berpartisipasi. Kini Kemendagri sedang mencoba mengajak Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia(Peruri) dan PT Pura.

Tjahjo menargetkan 8 juta KTP elektronik itu akan selesai dicetak paling lambat pertengahan tahun depan. Untuk daerah-daerah yang akan melangsungkan pilkada serentak awal tahun depan, pemilih yang belum memiliki KTP elektronik bisa meminta surat tanda sudah merekam data sementara.

"Pertengahan tahun depan selesai semuanya. Tidak molor. Karena kalau tidak punya E-KTP, bisa ada surat ada keterangan untuk ikut pilkada."

Sebelumnya, Dirjen Pencatatan Dukcapil Kemendagri Zudan Arief menyampaikan bahwa 8 juta E-KTP terpaksa harus ditunda pencetakannya karena proses lelang pengadaan blanko gagal. Menurur Zudan, sampai saat ini belum ada perusahaan dalam negeri yang memenuhi syarat. Namun baik ia dan Tjahjo tidak merinci penyebab kegagalan 5 perusahaan dalam tender kemarin.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.