Lelang E-KTP Gagal, Mendagri Minta Maaf

"Saya mohon maaf. Memang mungkin salah Kemendagri. "

Rabu, 16 Nov 2016 18:40 WIB

Warga merekam data KTP elektronik (e-KTP) pada layanan mobil keliling di kawasan Karadenan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/11). (Foto: Antara)



KBR, Jakarta- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta maaf atas tertundanya pencetakan 8 juta E-KTP tahun ini. Tjahjo mengatakan keterlambatan penyediaan blanko dikarenakan gagalnya penyelenggaraan tender.

"Saya mohon maaf. Memang mungkin salah Kemendagri. Tapi anggaran untuk pencetakan sudah disediakan oleh Menteri Keuangan. Hanya masalahnya tender itu masih dikerjakan oleh perusahaan luar negeri. Itu kan sudah perjanjian internasional ya," kata Tjahjo di DPR, Rabu(16/11).

Tjahjo melanjutkan, "kami juga membuka ruang untuk mencoba, ada lima pengusaha nasional yang ikut tender, tapi lima itu tidak memenuhi syarat teknis. Kami minta ulang kembali, siapa tahu ada perusahaan lain yang minat."

Kemendagri akan segera mengulang proses tender. Rencananya, tender akan dilaksanakan awal tahun depan. Sambil menunggu, Kemendagri berusaha mengajak beberapa Badan Usaha Milik Negara(BUMN) untuk berpartisipasi. Kini Kemendagri sedang mencoba mengajak Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia(Peruri) dan PT Pura.

Tjahjo menargetkan 8 juta KTP elektronik itu akan selesai dicetak paling lambat pertengahan tahun depan. Untuk daerah-daerah yang akan melangsungkan pilkada serentak awal tahun depan, pemilih yang belum memiliki KTP elektronik bisa meminta surat tanda sudah merekam data sementara.

"Pertengahan tahun depan selesai semuanya. Tidak molor. Karena kalau tidak punya E-KTP, bisa ada surat ada keterangan untuk ikut pilkada."

Sebelumnya, Dirjen Pencatatan Dukcapil Kemendagri Zudan Arief menyampaikan bahwa 8 juta E-KTP terpaksa harus ditunda pencetakannya karena proses lelang pengadaan blanko gagal. Menurur Zudan, sampai saat ini belum ada perusahaan dalam negeri yang memenuhi syarat. Namun baik ia dan Tjahjo tidak merinci penyebab kegagalan 5 perusahaan dalam tender kemarin.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

KPPU Belum Temukan Indikasi Monopoli PT IBU

  • Menristek Bakal Tindak Dosen HTI Sesuai Prosedur
  • PUPR Kejar Sejumlah Ruas Trans Sumatera Beroperasi 2018
  • Kelangkaan Garam, Kembali ditemukan Garam Tak Berlogo BPOM

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.