Lapangan Kerja, Bappenas Minta Kepala Daerah Lebih Terbuka pada Investasi

"Bagaimana caranya supaya setiap kepala daerah, setiap kami mengambil kebijakan, intinya selalu berpikir penciptaan lapangan kerja"

Selasa, 01 Nov 2016 21:48 WIB

Ilustrasi (sumber: OJK)

KBR, Jakarta-   Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  meminta seluruh kepala daerah lebih terbuka pada investasi yang ingin masuk ke wilayahnya. Kepala Bapenas Bambang Brodjonegoro  beralasan, setiap investasi yang masuk itu akan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Kata Bambang, setiap kepala kerja harus berorientasi pada penciptaan lapangan pekerjaan, karena berperan langsung menekan kemiskinan dan kesenjangan.

"Bagaimana caranya supaya setiap kepala daerah, setiap kami mengambil kebijakan, intinya selalu berpikir penciptaan lapangan kerja yang akan terjadi kalau mau welcome suatu bisnis saham. Karena isu di Indonesia, kadang ada daerah yang kurang friendly terhadap investasi, padahal kalau investasi itu datang di daerahnya, pasti ada tenaga kerja yang akan terserap. Mungkin tidak 100 persen, karena mungkin ada beberapa keahlian yang ada di situ. Tetapi paling tidak, penyerapan tenaga kerja itu penting, di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi sekarang yang tidak mudah," kata Bambang di kantornya, Selasa (01/11/16).

Bambang mengatakan, tren lapangan kerja belakangan ini memang didominasi sektor nonformal. Sebaliknya, tenaga kerja di sektor informal justru meningkat. Kata Bambang, sektor informal merupakan "pengaman" perekonomian, di tengah situasi perlambatan ekonomi global. Namun, kata dia, negara tidak boleh menggantungkan terus-terusan bergantung pada pengaman, dengan mengandalkan sektor informal secara permanen. Sehingga, kata dia, baik pemerintah pusat maupun daerah harus menarik investasi masuk, agar tercipta lapangan kerja di sektor formal.

Bambang berujar, tidak semua kepala daerah berorientasi pada penyediaan lapangan pekerjaan. Bambang membandingkannya dengan negara lain seperti Amerika Serikat, yang menjadikan lapangan kerja sebagai obsesi politik pemerintah, baik di level presiden, gubernur, hingga walikota.

Dia mencontohkan, di negara bagian Illinois, AS, para walikota sangat berebut menjadikan wilayahnya sebagai lokasi pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas). Menurut Bambang, walikota di sana bisa mengesampingkan isu penjara sebagai kawasan aib dan rawan kriminalitas. Namun, memilikirkan multiplier effect-nya, yakni potensi tumbuhnya bisnis hotel, restoran, dan pom bensin, yang sekaligus akan menyerap banyak tenaga kerja.
 
Sebagai strategi penyerapan tenaga kerja hingga dua juta setiap tahun, saat ini pemerintah tengah menggenjot potensi jangka menengah, yakni di sektor pariwisata. Bambang beralasan, yang berpeluang menyerap banyak tenaga kerja seperti manufaktur, infrastruktur, pertanian, dan perdagangan, tengah mengalami perlambatan.


Editor: Rony Sitanggang
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Minta Opini Alternatif, IDI Siapkan Pemeriksaan terhadap Novanto

  • Ratusan Warga Non-Papua Keluar dari Lokasi Konflik Tembagapura
  • Jokowi Minta DPD Dukung Pembangunan Daerah
  • Satgas Temukan Kayu-kayu Hasil Pembalakan Liar Hutan Lindung di Nunukan

“Jadi orang malah jadi keluar masuk untuk merokok, berapa waktu yang terbuang,” kata Tari Menayang dari Komnas Pengendalian Tembakau