Kumpulkan Ulama Menhan Bantah untuk Redam Aksi 25 November

"Jadi nggak benar ada masalah ini. Ada tidak ada ya kewajiban saya sebagai Menteri Pertahanan untuk menjaga pertahanan negara,"

Jumat, 11 Nov 2016 14:24 WIB

Ilustrasi: Presiden Jokowi lesehan bersama pemimpi ponpes se-Jabar Banten di istana, Kamis (10/11). (Sumber: Jokowi insta)



KBR, Jakarta- Kementerian Pertahanan (Kemhan) membantah mengadakan pertemuan dengan para ulama hari ini untuk meredam rencana 'Aksi Bela Islam III' yang akan digelar 25 November mendatang. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengklaim pertemuan serupa dengan para ulama sudah sering dilakukan jauh-jauh hari.

"Saya sudah bilang tadi Kemhan ini, pertemuan dengan Islam dengan tokoh segala macam itu kan ada atau tidak adanya masalah tetap berlanjut. Saya mulai dari Aceh, kemarin dari Sulawesi, dari Papua menyampaikan hal yang sama. Jadi nggak benar ada masalah ini. Ada tidak ada ya kewajiban saya sebagai Menteri Pertahanan untuk menjaga pertahanan negara," kata Ryamizard Ryacudu di Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta, Jumat (11/11/2016).

Hari ini, Kemhan mengundang para ulama se-Jabodetabek dan tokoh agama dalam silaturahmi bertajuk bela negara. Turut hadir perwakilan dari organisasi Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Acara itu juga dihadiri oleh Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Achmad Hasyim Muzadi.

Ryamizard berdalih pertemuan itu adalah bentuk dari bela negara. Ia juga menambahkan jika pertemuan itu atas inisiatifnya sendiri. Meski begitu, Ryamizard menuturkan pemerintah harus menyiapkan diri untuk menghadapi demo susulan pasca 4 November.  

"Ada atau tidak ada segala macam itu kan harus waspada, kan harus menyiapkan diri, harus diamankan supaya tidak kacau itu kan respon. Jadi jangan sampai disangka ada demo kita menghalang-halangi, ini demokrasi. Makin banyak makin dipikirkan lagi supaya tertib," imbuhnya.

Kepolisian telah mengetahui informasi soal demo susulan 25 November. Namun, Mabes Polri menyatakan belum menerima surat pemberitahuan resmi dari koordinator aksi. Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsudin menyebut adanya lima juta umat Muslim di Jawa Barat yang siap turun ke jalan pada 25 November mendatang. Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diadili dalam dugaan kasus penistaan agama.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

OTT di PN Jaksel, KPK Tetapkan Dua Orang Tersangka

  • DPR Akan Panggil Panglima TNI Terkait Pembelian Helikopter AW 101
  • Polres Jombang Temukan Modus Penjualan Narkoba Secara Kredit
  • Presiden AS Pilih Pertahankan Pasukan dari Afghanistan

Impor barang dari luar negeri selalu diawasi dan memiliki ketentuan, jangan sampai Anda menjadi orang yang tidak tahu ketentuan yang dimiliki Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta