Petani di Kertajati, Majalengka saat menghadang petugas yang menjaga pengukuran lahan mereka. Rencananya akan dibangun bandara internasional di situ (Foto: LBH Bandung)

KBR, Jakarta - Perwakilan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mendatangi pihak-pihak terkait dalam konflik lahan terkait proyek Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Sabtu (19/11/2016). Dua staf KSP Noer Fauzi Rachman dan Riza Damanik menemui Warga Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajari, Majalengka, baik yang pro maupun kontra.

Tak hanya itu, kedua staf KSP tersebut juga menyambangi pemerintah daerah, kepolisian dan pihak pengelola Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).

Tenaga Ahli Utama KSP Riza Damanik mengatakan, terdapat sejumlah poin kesepakatan yang dihasilkan. Di antaranya, seluruh aparat keamanan ditarik dari lokasi sengketa sejak Sabtu (19/11/2016) sore tadi. Selain itu, warga bisa kembali ke rumahnya dan anak-anak mulai bisa bersekolah pada Senin pekan depan.

"Tadi ada kesepahaman bahwa, semua pihak berharap tidak ingin lagi ada insiden yang tidak diinginkan tidak lagi terulang, semua menahan diri, yang kedua, aparat keamanan yang bersenjata, Brimob, tadi sudah ditarik, ketiga adalah semua berharap untuk bisa kembali ke rumahnya," kata Riza saat dihubungi KBR, Jumat (19/11/2016).

"Terakhir adalah sekolah-sekolah itu bisa kembali difungsikan. Anak-anak bisa kembali ke sekolah untuk bisa beraktifitas sebagaimana mestinya," imbuhnya.

Baca: Ricuh BIJB, 6 Warga Ditetapkan sebagai Tersangka

Riza Damanik menambahkan, seluruh pihak yang berkepentingan juga bersepakat untuk mulai melakukan dialog demi menyelesaikan permasalahan. Dia pun memastikan kondisi di lapangan kini sudah aman.

"Prosesnya masih akan ada beberapa tahap ya, paling tidak ada kesepahaman untuk memulai perbincangan dialog, musyawarah untuk bisa pada satu kesepakatan yang bisa diterima oleh para pihak," lanjutnya.

Riza menilai sengketa lahan di Majalengka ini, disebabkan gagalnya komunikasi antarpihak terkait.

"Memang ada proses komunikasinya saja yang belum tersambung dengan baik, jadi informasinya belum dilakukan dengan baik, jadi banyak informasi yang mungkin belum didapatkan dengan lengkap, baik itu dari pihak pemerintah daerahnya, maupun dari pihak masyarakatnya," ujar dia.

Baca: Warga Minta Pemprov Buka Dokumen Proyek BIJB

Sementara untuk proses pembebasan lahan, Riza enggan berkomentar. Menurutnya, KSP tidak masuk dalam wilayah tersebut.

"Itu kan nanti prosesnya sendiri, kita tidak masuk ke dalam wilayah itu, belum ke situ. Itu kan nanti biarkanlah itu proses sendiri," tuturnya.

Baca: Polisi Tembakkan Gas Air Mata




Editor: Nurika Manan

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!