Kisruh Pergantian Ketua DPR, PDIP Tolak Campuri Internal Golkar

ingin meminta pendapat dari ibu ketua umum.

Jumat, 25 Nov 2016 18:11 WIB

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri (kanan) (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- PDI Perjuangan membantah telah menyetujui pergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin, yang akan digantikan Setya Novanto. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Eriko Sotarduga mengatakan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menolak mencampuri urusan internal Partai Golkar. Dalam pertemuan yang dilakukan sejak siang tadi kata Eriko, Ade Komarudin hanya meminta nasehat dari Megawati, lantaran dianggap sebagai tokoh senior dan disegani.

"Tidak ada membahas mengenai masalah teknis (pergantian Ketua DPR-red) maupun mengenai percaturan perpolitikan secara detil, itu tidak ada. Justru beliau ingin berbicara dari hati ke hati dengan Ibu Ketua Umum dengan kekeluargaan. Dan beliau selaku tokoh yang lebih muda, ingin meminta pendapat dari ibu ketua umum. Dan ibu ketua umum menyampaikan dengan bijak sekali, apa pun kita harus jalani tapi kita harus ikuti aturan yang ada," katanya, Jumat (25/11).

Siang tadi politisi Partai Golkar, Ade Komarudin mengunjungi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pertemuan itu berlangsung hingga 2,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, Megawati didampingi oleh sejumlah petinggi PDIP. Diantaranya Ketua Fraksi PDI-P Utut Adianto, Bendahara Umum PDI-P Olly Dondokambey, Wasekjen PDI-P Eriko Sotarduga dan Ketua DPP PDI-P nonaktif Puan Maharani.

Sebelumnya, rapat pleno DPP Partai Golkar telah memutuskan untuk mengembalikan jabatan Setya Novanto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan tersebut diambil sehari setelah Novanto mengunjungi Megawati di kediamannya.

Pihak Partai Golkar berdalih, keputusan penggantian Ade dengan Novanto mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi dalam skandal "Papa Minta Saham" yang sempat menyeret nama Novanto. Keputusan MK itu, juga diperkuat dengan keputusan Mahkamah.

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Demi Kesetaraan, Kemenhub Berkeras Batasi Tarif Taksi Online

  • Kasus Hakim Praperadilan Setnov Segera Masuk Sidang Panel KY
  • Kasus Pribumi, Polri Masih Kaji Laporan terhadap Anies Baswedan
  • Pernikahan Usia Anak di NTB Masih Tinggi