Kemensos Siap Dampingi Petani Karawang Pulang

Kemensos akan membantu transportasi petani dan logistik.

Kamis, 10 Nov 2016 09:41 WIB

Petani Telukjambe. Foto: STN

KBR, Jakarta- Kementerian Sosial (Kemensos) akan mendampingi petani Karawang jika mereka kembali ke kampungnya setelah sebulan mengungsi. Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos, Adi Karyono, menyatakan pihaknya akan membantu transportasi petani dan logistik.

"Jika terjadi jika memang harus pulang ke Karawang, tentu kami akan fasilitasi untuk pemulangannya, memulangkan mereka untuk kendaraannya. Mungkin kami bisa menggunakan bus untuk kembali ke sana," terangnya kepada KBR, Rabu (9/11/2016) malam.

"Juga pendampingan selama di sana sampai tinggal di rumah itu bisa terasa nyaman," tambahnya.

Adi menambahkan, Kemensos akan memastikan petani mendapatkan jaminan hidup, misalnya mata pencaharian dan lokasi pasar terdekat. Selain itu, pihaknya juga akan mengirimkan bantuan logistik dari Dinas Sosial Karawang.

"Kita ada patokannya misalnya dalam 1-3 bulan kita berikan jaminan untuk bisa membeli bahan-bahan makanan untuk kebutuhan sehari-hari," terang dia lagi.

Baca: Mengungsi ke Jakarta, Pemkab Karawang Tawarkan Petani Telukjambe Tempat Tinggal

Ratusan petani Karawang, termasuk perempuan dan anak mengungsi ke Jakarta setelah terlibat sengketa lahan dengan PT Pertiwi Lestari. Para petani ini meninggalkan rumah dan ternaknya di kampung. Di Jakarta, mereka ditampung di LBH Jakarta dan KontraS dengan mengandalkan bantuan warga juga Kemensos. 


Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

KPK Tolak Permohonan Justice Collaborator Bekas Pejabat Bakamla Nofel Hasan

  • MUI Temui Kabareskrim Terkait Penyerangan Pemuka Agama
  • Proyek Rusun DP Nol Rupiah Diadukan ke KPPU
  • Pemkab Karo Cari Upaya Potensi Gagal Panen Akibat Erupsi Gunung Sinabung

Dalam beberapa pekan ini Rancangan KUHP (RKUHP) ramai dibicarakan karena dianggap memuat poin-poin atau pasal-pasal yang bermasalah.