Kapolri Berharap Kejaksaan Cepat Saat Tangani Kasus Ahok

Polisi menargetkan penyidikan kasus tersebut dapat selesai dalam waktu 3 pekan usai penetapan tersangka agar segera dapat disidangkan.

Minggu, 20 Nov 2016 13:46 WIB

Kapolri Tito Karnavian. Foto: Antara

KBR, Jakarta - Kapolri Tito Karnavian berharap Kejaksaan mengambil tindakan cepat, jika nanti kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah masuk ke sana. Sebab, kata dia, polisi juga menargetkan penyidikan kasus tersebut dapat selesai dalam waktu 3 pekan usai penetapan tersangka agar segera dapat disidangkan.

"Kami segera melakukan pemberkasan secepat mungkin maksimal 3 minggu kita upayakan secepatnya masuk ke Kejaksaan, kita ingin segera masuk pengadilan," ujarnya saat memberikan sambutan di acara tablik akbar, Kwitang, Jakarta.

Tito berharap proses persidangan nanti bisa diliput oleh semua media. Dengan begitu, semua masyarakat bisa menyaksikan proses persidangan sejak awal hingga diputuskan oleh hakim.

"Pasti pengadilan ramai. Bagus juga kalo iya pasti akan live mirip Jesica," ucapnya.

Dia menambahkan, pihaknya telah meminta keterangan 69 orang pada tahap penyelidikan, termasuk pihak pelapor, terlapor hingga ahli. Bahkan Ahok sebagai pihak terlapor sudah dua kali diminta keterangannya oleh penyidik.

"Saya sebagai Kapolri akan jalankan, selesaikan, limpahkan ke Kejaksaan segera, kami juga akan dorong Kejaksaan," tambahnya.

Mabes Polri menetapkan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka dugaan penistaan agama. Kepala penyidik Bareskrim Polri Ari Dono mengungkapkan, kendati proses gelar perkara diwarnai perbedaan pendapat namun sebagian besar penyelidik menilai perlu ada peningkatan status penyelidikan ke tahap penyidikan.

Meski tidak ditahan, penyidik Bareskrim melakukan pencegahan agar Ahok tidak ke luar negeri. Tito mengatakan, ini untuk mengantisipasi Ahok melarikan diri dan menghilangkan barang bukti.

Baca juga: Selasa Ahok Diperiksa Sebagai Tersangka Penistaan Agama


Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

500 Kamisan, Korban Terus Tagih Janji Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

  • Haris Azhar: Novel Cerita Ada Petinggi Polisi Terlibat Penyerangan
  • Terdakwa Penodaan Agama di Medan, Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara
  • Perppu Akses Informasi Keuangan Disahkan Menjadi Undang-undang

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.