Kampanye Ahok Dihadang, Polisi Tunggu Laporan Bawaslu

"Masih kita tunggu berkas laporan polisinya. Kita tunggu laporan dari Bawaslu, sampai saat ini belum ada laporan sama sekali, kita tunggu."

Jumat, 18 Nov 2016 19:12 WIB

Sekelompok orang menghadang kampanye Ahok-Djarot di Kedoya, Jakarta Barat. (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Kepolisian Jakarta masih menunggu laporan resmi pidana kampanye dari Bawaslu terkait dugaan kejahatan mengahalangi kampanye Ahok-Djarot. Menurut Juru bicara Polda Metro Jaya Awi Setyono, hingga kini polisi belum menerima aduan dari Bawaslu. Meskipun, ada Penegak Hukum Terpadu yang berisi polisi, bawaslu dan kejaksaan.

"Masih kita tunggu berkas laporan polisinya. Kita tunggu laporan dari Bawaslu, sampai saat ini belum ada laporan sama sekali, kita tunggu. Kalau beliau baru bicara sekarang, mungkin yang pertama akan diserahkan ke polisian," jelas Juru Bicara Polda Metro Jaya Awi Setyono kepada KBR, Jumat (18/11/2016).

Awi mengharapkan, Bawaslu bisa segera membuat laporan resmi ke kepolisian agar kasus pelanggaran pidana kampanye tersebut bisa ditangani.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jufri mengatakan, penolakan terhadap kampanye calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, di Kembangan Utara, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu, merupakan tindak pidana pemilu. Putusan tersebut diambil Bawaslu DKI setelah berkoordinasi bersama tim sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu), yakni kejaksaan dan pihak kepolisian. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

KPPU Belum Temukan Indikasi Monopoli PT IBU

  • Menristek Bakal Tindak Dosen HTI Sesuai Prosedur
  • PUPR Kejar Sejumlah Ruas Trans Sumatera Beroperasi 2018
  • Kelangkaan Garam, Kembali ditemukan Garam Tak Berlogo BPOM

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.