Kalah di PTUN, Panitia Festival Belok Kiri Ajukan Banding

"Saya akan terus melawan, saya harus memperlihatkan bahwa semua yang direpresi oleh kewenangan kita punya hak untuk melawan,"

Kamis, 10 Nov 2016 21:50 WIB

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Ketua Panitia Belok Kiri Fest, Dolorosa Sinaga, akan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur. Majelis Hakim PTUN memutuskan meolak gugatan pembatalan dan pelarangan acara Belok Kiri Fest oleh Taman Ismail Marzuki (TIM).

Dolorasa mengatakan, Majelis Hakim menolak seluruh gugatan dengan alasan penggugat tidak mengalami kerugian sangat tidak tepat.

"Ketika mereka mengetahui kegiatan Belok Kiri Fest ini dipindah ke LBH, dia (Hakim-red) melakukan interpretasi sendiri tidak ada yang dirugikan. Padahal yang saya gugat itu adalah kesewenangan pembatalan. Ini kan dua hal yang berbeda, seharusnya hakim tidak ada relevansinya untuk mengatakan kami tidak dirugikan," kata Dolorosa kepada KBR, Kamis (10/11/16).

Sehari sebelum penyelenggaraan Belok Kiri Fest, Kepala Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta (UP PKJ) TIM, Imam Hadi Purnomo mencabut kesepakatan penggunaan Galeri Cipta II sebagai lokasi acara. Menurut Dolorosa, pembatalan secara sepihak tersebut merupakan kerugian bagi panitia.

"Saya akan terus melawan, saya harus memperlihatkan bahwa semua yang direpresi oleh kewenangan kita punya hak untuk melawan," kata Dolorosa.

Belok Kiri Festival sedianya berlangsung dari 27 Februari hingga 5 Maret 2016 di Galeri Cipta II, TIM. Festival tetap terselenggara dengan dipindahkan ke Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Kegiatan tersebut terdiri dari diskusi, pameran, peluncuran buku terkait gerakan dan paham kiri. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Korupsi Alat Kesehatan, Ratu Atut Divonis 5,5 tahun penjara

  • Korupsi E-KTP, Jaksa Apresiasi Hakim Akui Peran Setnov
  • Pansel Klarifikasi Temuan Masyarakat Kepada Calon Komisioner Komnas HAM
  • Polisi: Tidak Ada Gejolak Sosial Pasca Pembubaran HTI di Solo

Mari dukung penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, dengan BPJS, dengan gotong royong semua tertolong.