Hakim tengah Pelatihan, Sidang Putusan Ekosistem Leuser Aceh Ditunda

"Proses kekecewaan dari para penggugat karena tidak diberitahukan sebelumnya. Kasihan mereka mengorbankan waktu dan meninggalkan keluarganya serta biaya,"

Selasa, 08 Nov 2016 14:47 WIB

Aksi warga menolak tambang di Gunung Leuser Aceh. (Sumber: FB Far Wisa Geram)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta - Majelis Hakim perkara pengembalian kawasan Leuser menjadi kawasan strategis menunda keputusannya hingga 29 November mendatang. Sidang putusan yang hanya dihadiri hakim ketua Agustinus Setya Wahyu Triwiranto hanya membacakan penundaan jadwal sidang hingga 3 pekan mendatang dengan alasan pendidikan dan pelatihan hakim.

Menanggapi penundaan pembacaan putusan itu koordinator kuasa hukum Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GERAM) Nurul Ikhsan mengaku kecewa. Kata dia, masyarakat Aceh yang peduli dengan kawasan ekosistem Leuser menunggu keputusan final  dari majelis hakim. Selain itu, kasus ini sudah berjalan lama di persidangan tanpa ada keputusan yang jelas.

"Dalam proses beracara di persidangan ini sebenarnya hal biasa.Hanya ada proses kekecewaan dari para penggugat karena tidak diberitahukan sebelumnya. Kasihan mereka mengorbankan waktu dan meninggalkan keluarganya serta biaya," jelas Nurul di Gedung PN Jakpus, Selasa (8/11/2016).

Sebelumnya, Warga Aceh yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GeRAM)  menggugat Kementerian Dalam Negeri di pengadilan negeri Jakarta Pusat demi menyelamatkan Kawasan Ekosistem Leuser. Mereka menuntut pemerintah mencabut Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh no. 19 tahun 2013 yang tidak memasukkan Kawasan Ekosistem Leuser ke dalam kawasan strategis nasional.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.