Bentrok Depan Istana, Presiden Tuding Aktor Politik

Presiden meminta pengunjukirasa kembali ke daerahnya masing-masing dengan tertib.

Sabtu, 05 Nov 2016 00:23 WIB

Pengunjuk rasa merusak fasilitas umum saat unjuk rasa 4 November di Jakarta, Jumat (4/11) malam. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo menuding bentrokan didepan istana petang tadi  ditunggangi aktor politik yang memanfaatkan situasi. Presiden menyesalkan terjadinya bentrokan akibat massa memaksa bertahan meski seharusnya sudah bubar. Meski begitu Jokowi mengucapkan terimakasih pada  ulama yang memimpin aksi dengan damai hingga sore.

Apalagi kata Jokowi, dia sudah memerintahkan Wapres, Menkopolhukam, Kapolri, Menteri Agama dan kapolri untuk menerima pengunjukrasa. Kata Jokowi, penegakan hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama sedang berproses. Kata Jokowi, penegakan hukum terhadap kasus dugaan sedang berproses cepat, tegas dan transparan.  


Presiden meminta pengunjukirasa kembali ke daerahnya masing-masing dengan tertib. Presiden meminta agar memberikan waktu pada aparat keamanan melakukan proses penegakan hukum seadil-adilnya.

Presiden mengapesiasi aparat keamanan yang bekerja keras dan melakukan pendekatan persuasif. Presiden meminta masyarakat tenang dan menjaga lingkungan masing-masing sehingga situasi tetap aman dan damai.

Usai presiden menyampaikan pernyataan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambahkan alasan ketidakhadiran Presiden Jokowi di istana. Kata Pramono, presiden sebenarnya sudah akan kembali,  tapi diurungkan lantaran jalan ke istana tidak memungkinkan. Kata dia itu juga berdasar usulan dari Pasukan Pengamanan Presiden  agar presiden tidak kembali. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.