Badan Reklamasi, Bappenas: Tunggu Keputusan Presiden

"Poinnya adalah tentu agar bisa, dalam tanda kutip barangkali biar fokus. Apakah harus lembaga tersendiri, biar nanti diputuskan"

Selasa, 01 Nov 2016 21:48 WIB

Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota. (Sumber: NCICD)

KBR, Jakarta- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) enggan berkomentar banyak tentang isu pembentukan lembaga khusus bernama Badan Reklamasi, untuk merinci hasil kajian proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Pengembangan Terpadu   Pesisir Ibu Kota. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Wismana Adi Suryabrata   mengatakan, lembaganya memang memerlukan tenaga yang akan fokus merinci NCICD.

Kata dia, lembaganya juga ingin agar tidak muncul lembaga baru yang menangani hal itu. Sehingga, kata dia, keputusan pembentukan badan baru itu masih menunggu kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Poinnya adalah tentu agar bisa, dalam tanda kutip barangkali biar fokus. Apakah harus lembaga tersendiri, biar nanti diputuskan. Tetapi tidak menambah lembaga baru juga menjadi alternatif kan. Kami juga tidak ingin apakah menjadi lembaga baru. Tetapi bagaimana mempunyai unit yang bukan paruh waktu, yang ditugaskan menyelesaikan ini," kata Wismana di kantornya, Selasa (01/11/16).

Wismana mengatakan, tenaga di Bappenas saat ini memang memiliki setumpuk pekerjaan. Dia berkata, saat mengkaji NCICD saja, diperlukan 60 kali rapat dalam kurun enam bulan. Tim yang terdiri dari tujuh kelompok kerja itu harus bekerja di tengah kewajiban yang lain. Sehingga, dalam merincinya nanti, diperlukan tenaga yang  benar-benar fokus, agar hasilnya bisa detail dan cepat terselesaikan.

Dia menjelaskan, pantai utara Jakarta memiliki panjang sekitar 120 kilometer. Adapun yang dikhawatirkan bakal tenggelam sepanjang sekitar 60 kilometer. Namun, kata dia, tanggul yang saat ini direkomendasikan memang hanya 28,6 kilometer, atau yang benar-benar mengkhawatirkan tenggelam. Kata Wismana, parameter penentuan lokasi kritis yang harus segera dibangun tanggul itu, salah satunya menggunakan hasil pengamatan rata-rata muka air laut rata-rata atau mean sea level (MSL).

Hasil Kajian

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro hingga kini belum menyerahkan hasil kajian proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau tanggul raksasa kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Padahal, sebelumnya Bambang menjanjikan penyerahan kajian NCICD itu akhir Oktober.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Wismana Adi Suryabrata mengatakan, saat ini Bappenas masih menunggu waktu bertemu Presiden Joko Widodo untuk memaparkan hasil NCICD.

"Saya kira sudah selesai. Saya kira sudah minta untuk rapat. Tetapi kan jadwalnya nanti bagaimana sebaiknya disampaikannya. Yang penting sudah diselesaikan dan ada hasilnya," kata Wismana di kantornya, Selasa (01/11/16).

Wismana mengatakan, kajian yang sudah rampung itu berisi tentang laut Jakarta beserta permasalahannya. Selain itu, ada pula opsi yang direkomendasikan Bappenas sebagai solusi mengatasi krisis naiknya permukaan air laut di perairan Jakarta. Alasannya, kata Wismana, fokus kajian itu adalah untuk mencegah Ibukota tenggelam.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menugaskan Bappenas mengkaji ulang proyek NCICD. Dari kajian itu, pemerintah akan mengambil kebijakan tentang pulau di sekitar NCICD, apakah bakal disesuaikan dengan proyek pemerintah. Bambang berkata, proyek NCICD Giant Sea Wall merupakan kebutuhan provinsi DKI Jakarta akan tidak tenggelam, karena permukaan tanah semakin menurun. 
Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Korupsi Alat Kesehatan, Ratu Atut Divonis 5,5 tahun penjara

  • Korupsi E-KTP, Jaksa Apresiasi Hakim Akui Peran Setnov
  • Pansel Klarifikasi Temuan Masyarakat Kepada Calon Komisioner Komnas HAM
  • Polisi: Tidak Ada Gejolak Sosial Pasca Pembubaran HTI di Solo

Mari dukung penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, dengan BPJS, dengan gotong royong semua tertolong.