Aksi 4 November, Wiranto: Jangan Mau Disusupi

"Jangan mau disusupi oleh pihak-pihak yang menggunakan mereka, memperalat mereka untuk maksud-maksud tertentu."

Jumat, 04 Nov 2016 15:20 WIB

Aksi 4 November. (Foto: KBR/Randyka)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Pemerintah mengimbau agar massa aksi 4 November menjaga ketertiban dalam menyalurkan aspirasi. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengimbau agar para demonstran menjaga diri masing-masing.

"Karena itu saya mengimbau agar teman-teman demonstran itu yang menjaga diri mereka sendiri. Jangan mau disusupi oleh pihak-pihak yang menggunakan mereka, memperalat mereka untuk maksud-maksud tertentu. Maksud pengacauan maksud saya itu, jangan. Oleh karena itu kalau saya lihat seperti ini nanti ada perwakilannya untuk memberikan satu petisi atau satu usulan, atau aspirasi masyarakat boleh-boleh aja nggak ada masalah," ujar Wiranto di depan Istana Negara Jumat (04/11/2016).

Wiranto menilai sejauh ini keadaan masih tertib. Ia juga melihat banyak peserta aksi dari kalangan ibu-ibu maupun remaja.

"Saya lihat ibu-ibu remaja-remaja yang duduk-duduk di bawah pohon bawa bekal," ujar Wiranto.

Kata dia, demonstrasi memang dibolehkan dalam alam demokrasi. Meski begitu, kata dia, demo harus dilakukan dengan tertib dan teratur.


Editor: Rony Sitanggang
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Demi Kesetaraan, Kemenhub Berkeras Batasi Tarif Taksi Online

  • Kasus Hakim Praperadilan Setnov Segera Masuk Sidang Panel KY
  • Kasus Pribumi, Polri Masih Kaji Laporan terhadap Anies Baswedan
  • Pernikahan Usia Anak di NTB Masih Tinggi