Dugaan Korupsi Alkes, KPK Kembali Periksa Menteri Era SBY

Bekas Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari datang sekira pukul 10.10 WIB pagi ini dengan mengenakan rompi tahanan warna oranye.

Rabu, 09 Nov 2016 10:51 WIB

Bekas Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Foto: Antara

KBR, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa bekas Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) tahun 2006-2007 di kementeriannya. Siti datang sekira pukul 10.10 WIB pagi ini dengan mengenakan rompi tahanan warna oranye.


Ia tak banyak berkomentar terkait pemeriksaannya yang kedua semenjak ditahan. Ia hanya mengatakan dalam kondisi baik hari ini.

"Baik, (saya) sehat," kata Siti kepada wartawan di Gedung KPK Jakarta, Rabu (09/11/2016).
 
Sebelumnya, menteri era Presiden SBY itu membantah telah mengarahkan penunjukkan langsung dalam pengadaan alat kesehatan. Pengadaan alkes tersebut menggunakan dana Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA).

Kasus ini adalah pengembangan dari kasus yang menjerat Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan Ratna Dewi Umar. Ratna telah divonis bersalah dan dihukum lima tahun penjara. Dalam amar putusan majelis, Siti disebut terlibat dalam kasus tersebut.

Ratna dinilai menyalahgunakan wewenang dengan menunjuk langsung PT Rajawali Nusindo dalam proyek pengadaan alkes dan perbekalan dalam rangka wabah flu burung. Namun PT Rajawali Nusindo justru menyerahkan proyek kepada PT Prasasti Mitra milik Bambang Rudijanto Tanoesudibjo. Siti diduga mengarahkan agar perusahaan milik kakak Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesudibjo itu mendapatkan tender.

Selain itu, nama Siti juga disebut dalam dakwaan bekas Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kemenkes, Rustam Syarifuddin Pakaya yang telah dihukum empat tahun penjara. Dalam dakwaan Rustam, Siti disebut mendapat jatah dari hasil korupsi pengadaan alkes tersebut. Jatah yang didapat Siti berupa Mandiri Traveller's Cheque (MTC) senilai Rp1,2 miliar.

Baca juga: Eks Rektor Unair Jadi Tersangka Korupsi Alkes


Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.