Tolak PHK, Puluhan Awak Tangki Pertamina Bandung Demo Jalan Kaki Menuju Istana Presiden

"Ini kawan-kawan sekarang mau mengadakan aksi longmarch sebagai bentuk perlawanan kami"

Jumat, 13 Okt 2017 14:11 WIB

Aksi longmarch Bandung - Jakarta oleh awak mobil tanki Pertamina menolak PHK ilegal yang dilakukan oleh anak perusahaan Pertamina kepada 1095 pegawainya, Jumat (13/10). (Foto: KBR/Arie N.)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Bandung- Puluhan awak mobil tanki (AMT) Pertamina berjalan kaki 159 kilometer dari Bandung menuju Istana Negara Jakarta. Aksi dilakukan untuk menolak  PHK ilegal terhadap lebih dari 1000 pekerja berstatus alih daya. Sebelumnya sekitar   300 AMT diberhentikan   karena dianggap tidak lulus seleksi sebagai karyawan tetap usai bertahun-tahun bekerja.

Menurut wakil koordinator lapangan Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia-Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (FBTPI KPBI), Asep Maulana Idris, penolakan PHK ilegal itu dikarenakan informasinya diterima pekerja AMT Pertamina melalui pesan singkat telepon seluler (SMS) dan surat melalui Kantor Pos oleh anak perusahaan Pertamina tersebut.

"Makanya ini kawan-kawan sekarang mau mengadakan aksi longmarch sebagai bentuk perlawanan kami, naikin eskalasi perlawanannya gitu. Longmarch ini bertema gugat negara selamatkan BUMN. Kenapa harus gugat negara ini, negaralah yang harus bertanggung jawab ketidakadilan di lingkungan BUMN terlebih semua perusahaan di bawah BUMN ini semuanya outsourching," kata Asep Maulana Idris di depan Kantor Pertamina UPMS III, Jalan Wirayudha, Bandung, Jumat (13/10).

Asep Maulana Idris mengatakan sejak Juni 2017 PHK massal ilegal telah dilakukan oleh anak perusahaan Pertamina terhadap AMT di daerah Lampung, Merak, Jakarta, Padalarang, Ujungberung, Tasikmalaya, Tegal, Surabaya, Banyuwangi dan Makassar. Dia menyebutkan puluhan AMT yang berjalan kaki merupakan perwakilan buruh dari beberapa depot diantaranya Plumpang, Padalarang, Ujungberung, Tasikmalaya, Tegal Banyuwangi dan Surabaya.

"Ya mudah-mudahan Presiden Joko Widodo turun langsung menangani menyelesaikan masalah ini," ujar Asep.

Kata dia, akibat PHK ilegal itu, 8000 anggota keluarga AMT Pertamina terganggu  hak hidupnya. Padahal saat masih aktif bekerja kata Asep, awak mobil tanki diharuskan bekerja 12 jam setiap hari tanpa uang lembur, tidak memperoleh jaminan kesehatan serta tidak memperoleh uang pensiun.

Jalur jalan kaki AMT Pertamina ini akan bertolak dari Bandung, Cimahi, Padalarang, Purwakarta, Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Jakarta dan Istana Negara.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.