Pilkada 2018, Jawa Barat 'Paling Rawan'

"Jangan sampai ada yang gampang dipanas-panasi. Kontestasi politik itu hanya lima tahun sekali. Jangan sampai gesekan dengan tetangga gara-gara pilihan bupati, pilihan gubernur," kata Presiden Jokowi.

Senin, 09 Okt 2017 15:45 WIB

Warga melintasi spanduk sosialisasi Pilkada serentak 2018 di Bogor, Jawa Barat, Minggu (1/10/2017). (Foto: ANTARA/Arif Firmansyah)

KBR, Semarang - Kapolri Tito Karnavian memperkirakan Provinsi Jawa Barat bakal menjadi provinsi 'paling rawan' pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 2018 mendatang.

"Pilkada nanti diperkirakan yang agak rawan Jawa Barat, karena itu lumbung suara terbesar. Yang kedua mungkin kita perkirakan daerah timur seperti Papua," kata Tito usai pembukaan apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) 2017 di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/10/2017).

Tito Karnavian menambahkan di wilayah Indonesia bagian timur, potensi masalah pemilu terbesar adalah isu SARA.

Apel itu diikuti 546 peserta, terdiri dari 19 pejabat utama Polri, 33 Kapolda, 461 Kapolres dan Kapolresta se-Indonesia serta anggota Polri lainnya. Apel Kasatwil 2017 juga dihadiri Presiden Joko Widodo.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo berpesan agar masyarakat tidak mudah terbakar dalam suasana pemilu.

"Jangan sampai kita ini gampang dikipas-kipasi, dipanas-panasi. Kita ini saudara semuanya, saudara se-Provinsi Jawa Tengah, saudara sebangsa dan tanah air. Jangan sampai ada yang gampang dipanas-panasi. Kontestasi politik itu hanya lima tahun sekali. Jangan sampai gesekan dengan tetangga gara-gara pilihan bupati, pilihan gubernur," kata Jokowi di Lapangan Pancasila Kota Semarang.

Baca juga:

Ancaman bencana longsor

Potensi gangguan pilkada serentak 2018 di Jawa Barat ternyata tidak hanya soal 'kerawanan' suhu politik, namun juga dari faktor alam. Apalagi, belajar dari pengalaman pada 2017, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberlakukan status darurat bencana alam banjir dan longsor semenjak Februari hingga Mei 2017. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat juga memperhatikan ancaman bencana alam itu. Meski begitu, Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat optimistis Pilkada serentak di Jawa Barat pada tahun depan tidak akan terganggu kejadian bencana alam. Alasannya, tahapan penyaluran logistik pada Mei 2018 dan hari pencoblosan 27 Juni 2018 dianggap di luar siklus anomali cuaca pemicu bencana alam.

Yayat Hidayat mengatakan meski optimistis, namun KPU juga telah menyiapkan skema terburuk dalam mengakomodasi hak politik seluruh warga negara terkait ancaman bencana alam.

"Kalau bencana di satu tempat, misalkan di satu TPS, kalau tidak memungkinkan karena penduduknya pindah atau mengungsi, maka TPS disitu dihapus. Kemudian para pengungsi hak pilihnya dipindah ke TPS-TPS terdekat di tempat pengungsian," kata Yayat Hidayat di Kantor KPU Jawa Barat, Bandung, Senin (2/10/2017). 

Yayat Hidayat mengatakan KPU telah memetakan daerah-daerah rawan kejadian bencana alam seperti tanah longsor seperti di Cianjur dan Tasikmalaya. Sedangkan untuk daerah rawan banjir dan gempa seperti di Kabupaten Bandung serta selatan Sukabumi diperkirakan tidak akan terpengaruh kejadian bencana alam.

"Daerah Jawa Barat kan memang banyak potensi bencana alam, tetapi berbeda dengan kejadian seperti Gunung Agung di Bali saat ini," kata Yayat.

KPU Jawa Barat menyatakan beberapa kali penyelenggaraan pemilu terkendala dengan kejadian bencana alam. Hal itu disebabkan pelaksanaannya dalam bulan Februari yang bertepatan dengan musim penghujan. 


Warga dan anggota TNI membersihkan lumpur dan material longsor di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Minggu (8/10/2017). Longsor menyebabkan empat tewas. (Foto: ANTARA/Adeng Bustomi)

Baca juga:

Editor: Agus Luqman  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh

Belum Temukan Pelaku Penyiraman Novel, Polisi Klaim Sudah Banyak Kemajuan

  • Dialog Jakarta Papua, Pemerintah Diminta Tak Abaikan Suara ULMWP
  • Dibanding Pekan Lalu, Pasien Difteri di RSPI Meningkat Nyaris Tiga Kali Lipat
  • 7 Narapidana Kabur Usai Potong Teralis Besi Lapas Binjai

Kemiskinan, konflik senjata, norma budaya, teknologi komunikasi modern, kesenjangan pendidikan, dan lain-lain. Kondisi-kondisi ini membuat anak rentan dieksploitasi