Paripurna Sahkan APBN 2018, Alasan Gerindra Menolak

"Dari 10 Fraksi tentunya sudah kita lihat dan menyaksikan bahwa delapan fraksi setuju. Kemudian satu fraksi menolak dengan alasan yang sudah disampaikan dan pertimbangan politik yang jelas."

Rabu, 25 Okt 2017 21:58 WIB

Anggota dewan berswafoto sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR ke-10 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 dalam rapat Paripurna DPR RI, Rabu (25/10/17). Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan.

Hampir seluruh fraksi menerima pengesahan APBN Tahun 2018 kecuali Fraksi Gerindra. Taufik mengatakan, sikap masing-masing fraksi tetap dihargai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengambilan keputusan RUU APBN 2018.

APBD Sementara satu fraksi menerima dengan catatan," kata Taufik di ruang rapat Paripurna DPR, Rabu (25/10/17).

Dalam laporan Badan Anggaran DPR mengenai pembicaraan tingkat I RAPBN 2018, Fraksi Gerindra menolak karena target belanja negara dan pertumbuhan ekonomi yang terlalu rendah. Namun Gerindra mempersilahkan Pemerintah untuk melaksanakan target-target dalam APBN 2018.

Sementara Fraksi PKS menerima dengan catatan dalam pendapat akhir mini fraksi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengesahan APBN 2018. PKS berpendapat penetapan target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen terlalu optimistis.

Asumsi makro yang disahkan dalam APBN Tahun 2018 yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi 3,5 persen, nilai tukar rupiah senilai Rp 13.400 per dolar Amerika Serikat, dan suku bunga SPN tiga bulan 5,3 persen.

Sementara itu target pembangunan 2018 yakni tingkat pengangguran 5,0 sampai 5,3 persen, tingkat kemiskinan 9,5 sampai 10 persen, Indeks Gini Rasio 0,38 dan Indeks Pembangunan Manusia 71,50 persen.

Dengan asumsi dasar tersebut pendapatan Negara dalam APBN Tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp 1.894.720,4 miliar dan belanja Negara sebesar Rp 2.220.657 miliar.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Minta Opini Alternatif, IDI Siapkan Pemeriksaan terhadap Novanto

  • Ratusan Warga Non-Papua Keluar dari Lokasi Konflik Tembagapura
  • Jokowi Minta DPD Dukung Pembangunan Daerah
  • Satgas Temukan Kayu-kayu Hasil Pembalakan Liar Hutan Lindung di Nunukan

“Jadi orang malah jadi keluar masuk untuk merokok, berapa waktu yang terbuang,” kata Tari Menayang dari Komnas Pengendalian Tembakau