Lelah Mengungsi, Warga Terdampak Erupsi Gunung Sinabung Minta Segera Direlokasi

Saat ini di posko pengungsian GBKP Simpang Enam terdapat sekitar 435 keluarga dengan total 1.549 jiwa. Mereka sebagian besar dari Desa Sigarang-garang, yang berada di sisi utara Gunung Sinabung.

Selasa, 03 Okt 2017 11:31 WIB

Beberapa warga beristirahat di pengungsian GBKP Simpang Enam, Kabanjahe, Sumatera Utara, Selasa (310

Beberapa warga beristirahat di pengungsian GBKP Simpang Enam, Kabanjahe, Sumatera Utara, Selasa (3/10/2017). Sudah 2,5 tahun mereka mengungsi akibat erupsi Gunung Sinabung. (Foto KBR/Anugrah Ardiansyah)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Karo - Warga terdampak erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara meminta pemerintah segera membuatkan hunian tetap bagi mereka. 

Ratusan orang warga terdampak erupsi sudah 2,5 tahun tinggal di pengungsian Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Simpang Enam, Kabanjahe, Kabupaten Karo. Mereka mengungsi cukup lama karena aktivitas Gunung Sinabung tidak pernah kendor sejak erupsi 2010.

Salah seorang pengungsi, Derlina Boru Sitepu meminta agar pemerintah segera mempercepat relokasi tahap ketiga bagi mereka. Mereka juga meminta dibantu lahan untuk berkebun.

"Kami minta agar secepatnya pemerintah membuat hunian tetap untuk kami," kata Derlina kepada KBR, di Kabanjahe (Selasa 3/10/2017). "Kami ingin diberi lahan dan rumah. Kalau hanya rumah saja tidak ada ladang, mau makan apa kami? Lalu, kalau ada ladang, tapi nggak ada rumah, lalu kami tinggal dimana?" kata Derlina yang sudah menjadi pengungsi sejak tahun 2013. 

Derlina mengatakan para pengungsi bersedia untuk direlokasi asalkan pemerintah menyediakan lahan pertanian, karena para pengungsi hanya mampu bekerja sebagai petani.

"Banyak kali janji-janji dari pemerintah. Salah satunya, nanti kami disiapkan rumah, tapi sampai sekarang belum ada. Kami siap di relokasi, asalkan ada rumah dan ladang. Karena kami bekerja hanya berladang itu," jelasnya. 

Baca juga:

Saat ini di posko pengungsian GBKP Simpang Enam terdapat sekitar 435 keluarga dengan total 1.549 jiwa. Mereka sebagian besar dari Desa Sigarang-garang, yang berada di sisi utara Gunung Sinabung. Desa ini merupakan salah satu wilayah yang terkena dampak terparah erupsi Gunung Sinabung pada 2013 lalu. 

Derlina mengatakan para pengungsi berharap relokasi tahap ketiga bisa dipercepat, karena saat ini mereka sulit mencari penghasilan selama berada di pengungsian.

"Kami tidak bekerja. Hanya ada kegiatan kalau ada orang memanggil untuk bekerja di kebunnya untuk meladang. Kami kerja di ladang orang. Kalau nggak ada panggilan, ya menunggu aja disini," kata Derlina. 

Salah seorang pengurus posko pengungsian di GBKP Simpang Enam, Zulkarnaen Tarigan mengatakan sudah terlalu lama pengungsi berada di tenda bersama korban erupsi Sinabung lainnya. Hal itu menyebabkan tingkat stress yang tinggi. 

"Kalau harus memulai dari nol ada baiknya secepat mungkin di relokasi, biar mereka juga bisa berusaha. Apapun ceritanya kalau hidup bersamaan seperti ini tinggal di tenda, tingkat stresnya pasti tinggi. Jadi harapan kami sebagai pengurus posko, bukan istilahnya sudah tidak ingin mereka di sini. Tapi dari segi psikologinya, kami juga butuh istirahat," kata Zulkarnaen.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.