KSP: Presiden Tekankan Stabilitas Politik dan Ekonomi

"Ini adalah faktor-faktor yang membuat ekonomi kita membaik, angka kemiskinan berkurang dan lainnya. Tapi ini semua bisa kacau kalau di dalam negeri ribut terus. Ini saya kira pesan Presiden."

Rabu, 04 Okt 2017 14:05 WIB

Kepala Kantor Staf Presiden KSP Teten Masduki di Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/10/2017). (Foto: KBR/Alif Irwansyah)

KBR, Bogor - Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki menyebut Presiden Joko Widodo telah meminta seluruh mengimbau seluruh kementerian dan lembaga bersama TNI dan Polri menjaga kondisi ekonomi politik serta stabilitas keamanan di dalam negeri.

Teten mengatakan keamanan dan stabilitas ekonomi politik sangat diperlukan karena pemerintah tengah gencar memperbaiki ekonomi dengan mengundang para investor ke dalam negeri.

"Kita lagi semangat membangun masalah ekonomi yang perlu perhatian. Menjaga stabilisasi lima persen pertumbuhan ekonomi. Itu luar biasa. Dengan menjaga investor tidak kabur, menjaga daya beli masyarakat dan belanja pemerintah yang berkulitas," kata Teten Masduki di acara Entrepreneurs Wanted di IPB Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/10/2017).

Teten mengatakan Presiden berharap dalam upaya itu, semua pihak tidak menimbulkan kegaduhan yang bisa mengganggu stabilitas dalam negeri.

"Stabilitas keamanan jelas di polisi, tapi kalau stabilitas politik juga tugas TNI. Jadi Pak Presiden minta Menko Polhukam mengkordinasi TNI dan Polri supaya menciptakan rasa aman dan kondisi politik yang kondusif," kata Teten.

"Ini adalah faktor-faktor yang membuat ekonomi kita membaik, angka kemiskinan berkurang dan lainnya. Tapi ini semua bisa kacau kalau di dalam negeri ribut terus. Ini saya kira pesan Presiden," kata Teten.

Kondisi dalam negeri sempat gaduh ketika Panglima TNI Gatot Nurmantyo memantik polemik dengan menyebut ada institusi tertentu yang membeli 5,000 pucuk senjata secara ilegal. Pernyataan itu disampaikan Panglima TNI di depan purnawirawan TNI, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (22/9/2017). 

Pernyataan Panglima TNI yang tidak tuntas menyebut nama institusi itu kemudian melebar kemana-mana, sehingga akhirnya berbagai pihak termasuk Menko Polhukam Wiranto mengklarifikasi pernyataan itu. Wiranto menyebut Polri memang membeli senjata dari PT Pindad, untuk Polri dan untuk BIN, sebanyak 500-an pucuk, namun bukan senjata organik standar militer.

Polri juga menyebut mereka mengimpor senjata peluncur granat (Stand-Alone Grenade Launcher/SAGL) dari Bulgaria sebanyak 280 pucuk, namun bukan senjata mematikan dan hanya digunakan di daerah konflik.

Pernyataan Panglima TNI menjadi ramai, karena sebelumnya di media sosial ramai dengan pemberitaan adanya kelompok tertentu yang minta dipersenjatai untuk perang membela warga Rohingya di Myanmar. Keramaian itu juga terjadi di bulan September, dimana sejumlah pihak mengangkat isu kebangkitan komunis di Indonesia. 

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

Koalisi Kendeng Lestari Minta KLHK Moratorium PT Semen Indonesia Di Rembang

  • Banjir Landa Sejumlah Kecamatan, Warga Rembang Diminta Siaga
  • Perancis Bakal Larang Murid Gunakan Ponsel
  • Kelelahan, Morata Absen Saat Chelsea Hadapi Huddersfield

PLN menggenjot pemerataan pasokan listrik dari Indonesia bagian barat hingga Indonesia bagian timur