KNTI Minta Menteri Luhut Tidak Gegabah Cabut Moratorium Pulau G

Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya menyatakan akan segera mencabut moratorium reklamasi Pulau G setelah ada pertemuan Menteri LHK dengan PT Muara Wisesa.

Kamis, 05 Okt 2017 09:50 WIB

Aktivitas reklamasi pulau buatan di Teluk Jakarta. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Organisasi nelayan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai proses pencabutan sanksi administrasi atau moratorium pengembangan Pulau G di Teluk Jakarta tidak berjalan transparan.

Ketua Dewan Pengurus Pusat KNTI Marthin Hadiwinata menilai ada kemungkinan telah terjadi kesepakatan rahasia antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan PT Muara Wisesa Samudera selaku perusahaan pengembang reklamasi Pulau G.

Marthin meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan tidak gegabah membuat keputusan untuk melanjutkan reklamasi.

"Menko Maritim harus menahan diri untuk reklamasi. Sampai hari ini apa yang katanya telah dipenuhi oleh pengembang, bisa jadi itu hanya kongkalikong saja. Bikin bodoh, bikin amdal yang tidak partisipatif, tidak benar-benar melakukan kajian lingkungan. Yang ada malah dibebankan kepada lingkungan dan nelayan lagi," kata Marthin di Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Pernyataan Marthin itu berkaitan dengan rencana pencabutan moratorium Pulau G. Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya menyatakan akan segera mencabut moratorium reklamasi Pulau G setelah ada pertemuan antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dengan pihak pengembang PT Muara Wisesa Samudera pada 3 Oktober 2017.

Baca juga:

Masih diproses

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan menyatakan pencabutan resmi moratorium reklamasi Pulau G sedang diproses. Ia memastikan bakal menandatangani dokumen pencabutan sesegera mungkin. 

"Tanya pak Sesmenko, sudah jadi belum soal reklamasi? Sudah. Lagi proses katanya. Kalau besok teken, biasanya aja. Tinggal teken, kalau sudah beres ya teken saja," kata Luhut di Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) bidang Kemaritiman Agus Purwoto menyatakan masih ada prosedur yang harus dilalui sebelum pencabutan sanksi administrasi terhadap Pulau G. Antara lain proses pengecekan terhadap pemenuhan syarat untuk pencabutan sanksi. 

"Kan moratoriumnya, sudah disampaikan sudah dicabut. Ini jalan. Sementara kan ada model seperti masa sanggah, istilahnya kalau ada hal-hal yang belum terpenuhi harus direview," kata Agus Purwoto di Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan masih menunggu laporan dari tim teknis yang melakukan pengecekan langsung di lapangan. Salah satu dari tim teknis ini adalah Direktur Pengaduan Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administrasi Rosa Vivien Ratnawati. 

"Prosedurnya harus ditempuh untuk mengecek betul-betul pemenuhan sanksi dan harus dibuat berita acara. jadi prosedurnya harus dilakukan. Saya masih menunggu laporannya," kata Siti melalui pesan singkat.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Rencana Pembentukan Densus Tipikor Ditunda

  • Kuburan Massal Korban Tragedi 1965 Jadi Pekerjaan Baru Komisioner Komnas HAM yang Baru
  • Hampir Seribuan Nelayan Aceh Utara Masih Pakai Pukat Dorong
  • AS, Jepang, Korsel Mulai Latihan Rudal Antisipasi Korut