DPR Anggarkan 601 M untuk Perencanaan Gedung Baru

Anggaran perencanaan sebesar Rp 601 miliar tersebut dialokasikan untuk gedung sebesar Rp 320,44 miliar dan alun-alun demokrasi Rp 280 miliar.

Kamis, 26 Okt 2017 16:18 WIB

Ilustrasi: Gedung DPR. (Sumber: Postel)

KBR, Jakarta- Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto mengatakan, anggaran sebesar Rp 601 miliar dalam proyek penataan Komplek Parlemen hanya untuk konsultasi perencanaan dan manajemen konstruksi. Alokasi anggaran tersebut masuk pagu anggaran DPR yang disahkan dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 sebesar Rp 5,7 triliun.

"Yang diputuskan oleh Pemerintah itu sudah ada anggaran 601 miliar. Itu adalah anggaran dikhususkan untuk perencanaan saja. Karena nantinya itu tidak hanya khusus pembangunan gedung tapi juga untuk alun-alun demokrasi, gedung DPD, gedung DPR dan lain sebagainya. Sehingga penataan komplek Parlemen dengan perencanaan yang cukup matang," kata Agus di Komplek Parlemen RI, Kamis (26/10/17).

Anggaran proyek penataan kawasan parlemen sebesar Rp 601 miliar tersebut dialokasikan untuk gedung sebesar Rp 320,44 miliar dan alun-alun demokrasi Rp 280 miliar. Sementara untuk pelaksanaannya, kata Agus, seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah.

"Dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan apabila yang melakukan bisa saja BUMN," ujarnya.

Agus mengatakan, besaran biaya yang akan dikeluarkan dalam proyek penataan Komplek Parlemen bisa diketahui setelah konsultan perencanaan bekerja. Nominal tersebut termasuk fasilitas yang ada di dalamnya. Namun Agus belum bisa menjelaskan kapan pelaksanaan proyek tersebut.

"Ini baru dianggarkan untuk konsultan perencanaan," kata Dia.

Rabu kemarin (25/10) Kementerian Keuangan menyatakan belum menerima rincian anggaran yang akan digunakan untuk membangun gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan rincian penggunaan anggaran masih disusun Sekretariat Jenderal DPR.

"Dalam hal ini dengan pagu RP 5,7 triliun kita hanya atur standar biayanya. Selama ini dari pagu dewan tidak ada dibahas di komisi-komisi seperti kementerian lembaga lainnya," ujar Sri Mulyani di kantornya, Rabu (25/10).

Total biaya yang diperlukan untuk membangun gedung baru di Kompleks Parlemen diperkirakan mencapai Rp 1,6 triliun. Pemerintah dan DPR belum membahas skema penggelontoran anggarannya.

Kemenkeu masih menunggu Setjen DPR menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggarannya untuk tahun depan. Untuk tahun 2018, DPR  i mendapat anggaran sebesar Rp 5,4 triliun. Besaran itu naik Rp 1,4 triliun dari tahun sebelumnya.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pemerintah hanya bisa pasif menunggu.

"Kita bisa tahu kalau mereka sudah selesai bahas. Yang nanti jadi dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaraa) Kesekjenan. Kami sampai saat ini belum dapat rincian berapa kegiatan belanja dewan."

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Minta Opini Alternatif, IDI Siapkan Pemeriksaan terhadap Novanto

  • Ratusan Warga Non-Papua Keluar dari Lokasi Konflik Tembagapura
  • Jokowi Minta DPD Dukung Pembangunan Daerah
  • Satgas Temukan Kayu-kayu Hasil Pembalakan Liar Hutan Lindung di Nunukan

“Jadi orang malah jadi keluar masuk untuk merokok, berapa waktu yang terbuang,” kata Tari Menayang dari Komnas Pengendalian Tembakau