Dokumen Rahasia AS Tragedi 1965, Sukarno dan Soeharto

Dokumen kabel diplomatik Amerika Serikat soal tragedi pasca 1965 di antara berisi upaya menjatuhkan Presiden Sukarno

Sabtu, 21 Okt 2017 11:00 WIB

Mayjen Soeharto (sumber: NSA)

KBR, Jakarta-  Lembaga riset nonpemerintah National Security Archive Amerika Serikat  Selasa lalu membuka dokumen rahasia yang mereka miliki terkait  tragedi 65.  Dalam laporan  Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dari tahun 1964 hingga 1968, nama penguasa orde baru Soeharto (tertulis di dokumen sebagai Suharto) muncul belasan kali. Dari mulai laporan yang menyebutkan keterlibatannya dalam pembunuhan massal sampai pengambil alihan kekuasaan dari Sukarno.

Dalam  telegram rahasia bertanggal 12 Oktober 1965 --hanya beberapa hari setelah peristiwa penculikan dan pembunuhan para jenderal angkatan darat pada 30 September 1965-- sudah  muncul keinginan untuk menggulingkan Presiden Sukarno. Dalam dokumen itu   Duta besar AS untuk Indonesia Marshall Green melaporkan  kalau  Tentara Indonesia tengah mempertimbangkan  mendongkel Sukarno. Green menyebut adanya tentara yang mendekati kedutaan negara-negara barat untuk mendapat dukungan. Tindakan ini dilakukan lantaran tak puas dengan tindakan Sukarno yang menghentikan upaya tentara menyingkirkan  PKI yang dituding  terlibat dalam gerakan 30 September.

Embed from Getty Images

(Mayjen Soeharto tengah berjalan di belakang Presiden Sukarno pada 11 Maret 1966)

Dalam laporannya  bertanggal 25 November 1965   Edward E Master, Penasehat  Politik  Kedutaan Besar Amerika Serikat  menyebut dugaan  adanya perintah dari Jenderal Soeharto untuk  melakukan pembantaian massal terhadap pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI) setidaknya di wilayah Jawa Tengah.  Dokumen itu juga  mencatat pada 15 November Sukarno bertemu jenderal Nasution dan 4 petinggi angkatan bersenjata (Dokumen lain  Arsip CIA, The President's Daily Brief  yang lebih dulu dibuka  menyebut pertemuan menyepakati untuk mengumpulkan semua komandan militer dan polisi untuk mendapatkan pengarahan). Pasca pertemuan,  Soeharto yang sejak 3 Oktober 1965 ditunjuk Sukarno menjadi Panglima  Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib)  memerintahkan seluruh petinggi angkatan bersenjata datang ke istana Bogor sesuai permintaan Sukarno.

Saat pertemuan berlangsung, alih-alih memberikan arahan terkait situasi yang memanas, Sukarno malah marah-marah dan menceramahi para petinggi angkatan bersenjata itu tentang revolusi Indonesia. Kata Edward, umumnya Petinggi militer yang hadir sejumlah 387 orang merasa tak puas. Bahkan petinggi yang menyampaikan pendapatnya disemprot oleh Sukarno.

Beberapa hari pascapertemuan Soeharto mengubah struktur Komando Operasi Tertinggi (KOTI berkuasa atas angkatan bersenjara ). Nama-nama loyalis Sukarno seperti Soebandrio, Achmadi, Jusuf Muda Dalam tak ada lagi di sana. Dalam laporannya Penasehat  Politik  Kedutaan Besar Amerika Serikat menulis pada pekan periode itu situasi ibu kota Jakarta memanas. Kekuatan angkatan darat, muslim, dan kelompok moderat yang membangkang pada presiden Sukarno membuat kekuasaanya tak lagi dapat dipertahankan. 

Sebulan jelang Sukarno mendelegasikan  kekuasaannya kepada Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban melalui Surat Perintah 11 Maret, Penasehat  Politik  Kedutaan Besar Amerika Serikat kembali mengirimkan laporan untuk kementerian luar negeri pada 7 Februari 1966. Edward melaporkan kekuasaan Sukarno mulai goyah.

“Semakin sulit bagi  Sukarno  untuk kembali melanggengkan kekuasaannya,” pungkas Edward dalam laporannya.

Menurut Edward mobilisasi massa untuk memberhentikan Sukarno tak berlanjut lantaran keengganan pendemo untuk bergerak tanpa dukungan tentara. Saat itulah tampil Kolonel Sarwo Edi Wibowo komandan RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat). Menurut penasehat politik Kedubes Amerika Serikat itu, Sarwo Edi antusias mendukung aksi mahasiswa.  Ini ditandai dengan munculnya spanduk aliansi RPKAD dan mahasiswa.

Embed from Getty Images


(13 Oktober 1965, massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menghancurkan markas 
Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI))

Diakhir laporan rahasianya itu Edward menulis tekanan ekonomi dan istana yang menunda bisa membawa situasi ke titik kritis. Edwar mengkhawatirkan pemimpin angkatan bersenjata terseret dalam intrik istana. Ini dengan asumsi Sukarno tidak membuat kesalahan. Harapan untuk pergantian kepemimpinan adalah dengan membangun tekanan dari kelompok moderat untuk memaksa Nasution dan Soeharto mempertimbangkan kembali taktik langkahnya. 

Jatuhnya Sukarno

Laporan pada 9 Januari 1967 merekam perbincangan Mayor Jenderal Sjarif Thajeb yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPR-GR dengan pejabat Kedubes Amerika Serikat (laporan dengan klarifikasi rahasia itu dibubuhi paraf Jack Lydman  orang nomer 2 di Kedubes Amerika Serikat saat itu) menyatakan butuh waktu lebih lama bagi Soeharto untuk menyingkirkan Sukarno. Ini terjadi lantaran usaha membujuk  Soeharto  untuk bergerak lebih cepat telah gagal.

Sjarif dan “elang”  lainnya lantas  berusaha menciptakan situasi untuk  memaksa Soeharto untuk bertindak sehingga mengakhiri pertarungan.  Kata Sjarif dua upaya dilakukan untuk mempercepat  kejatuhan Sukarno. Yakni melalui  memobilisasi opini publik dan melakukan gerakan di parlemen.   Laporan itu menyebut peristiwa itu akan terjadi pada Maret. Prediksi dalam laporan rahasia itu itu ternyata mustajab, pada 12 Maret 1967 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) melantik Soeharto  menjadi penjabat presiden.
 
Baca: Izin Pembunuhan Massal - Dokumen AS Pasca-Tragedi G30S (Bagian Pertama)

Selasa (17/10/17) pagi waktu Amerika Serikat, National Security Archive membuka arsip rahasia milik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia. Puluhan dokumen itu adalah bagian dari  rekaman 30 ribu halaman  catatan kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dari tahun 1964 hingga 1968.


 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Minta Opini Alternatif, IDI Siapkan Pemeriksaan terhadap Novanto

  • Ratusan Warga Non-Papua Keluar dari Lokasi Konflik Tembagapura
  • Jokowi Minta DPD Dukung Pembangunan Daerah
  • Satgas Temukan Kayu-kayu Hasil Pembalakan Liar Hutan Lindung di Nunukan

“Jadi orang malah jadi keluar masuk untuk merokok, berapa waktu yang terbuang,” kata Tari Menayang dari Komnas Pengendalian Tembakau