Cabut Moratorium, Luhut: Anies-Sandi Tak Bisa Batalkan Reklamasi

Kata Luhut pemerintah daerah hanya pelaksana kebijakan pemerintah pusat.

Senin, 09 Okt 2017 13:36 WIB

17 pulau reklamasi di teluk Jakarta.

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta- Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan mengundang tim dari pemimpin baru Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk membahas reklamasi sore ini. Tim akan mendapat penjelasan dari Deputi Infrastruktur Ridwan Djamaludin dan Staf Luhut, Lambock V Nahattands.

Luhut menegaskan, Anies-Sandi tidak bisa membatalkan proyek reklamasi. Ia beralasan, pemerintah daerah hanya pelaksana kebijakan pemerintah pusat.

"Tidak ada keinginan gubernur, keinginan dari atas, bahwa ini sudah dilakukan kajian dengan benar. Kalau mereka bisa menunjukkan ada yang tidak benar, ya kita juga harus terima. Jadi jangan ada berpikir, ini ada yang ngomong lagi, terima ini, terima itu, tidak  ada itu gitu-gituan. Semua kita lakukan sesuai aturan yang ada. Kalau siapa tahu kita ada yang missed, ngomong, jangan di publik. Makanya hari ini ada pertemuan dengan Ridwan (Djamaluddin) dengan Lambock, aspek legalnya dengan tim dari gubernur yang akan datang. Kita akomodasi semua," kata Luhut di kantornya, Senin (9/10/2017).

Luhut menambahkan,  telah bertemu langsung dengan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Sandiaga Uno. Menurutnya, Sandi ingin mendengarkan penjelasan lebih rinci dari Kemenko Maritim.

"Dia bilang, dia mau dengar detail, ini makanya sore ini nanti mau diberi tahu."

Luhut berjanji bakal menggelar konferensi pers resmi tentang pencabutan moratorium reklamasi pekan depan. Ia siap mengoreksi keputusannya apabila ditemukan kesalahan. Kendati begitu, Luhut yakin dengan hasil kajian yang telah dibuat.

"Nanti ke media kita akan bikin paparan lengkap setelah dari balik dari Amerika. Minggu depan, semua A sampai Z," tuturnya.

Kamis (5/10) lalu, Luhut resmi mencabut moratorium reklamasi. Dalam salinan surat pemberitahuan kepada Pemerintah DKI Jakarta, disebutkan sudah tidak ada masalah baik dari sisi teknis maupun hukum. Selain itu, sanksi untuk pengembang Pulau C, D, dan G juga sudah dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.