Cabut Moratorium, Luhut: Anies-Sandi Tak Bisa Batalkan Reklamasi

Kata Luhut pemerintah daerah hanya pelaksana kebijakan pemerintah pusat.

Senin, 09 Okt 2017 13:36 WIB

17 pulau reklamasi di teluk Jakarta.

KBR, Jakarta- Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan mengundang tim dari pemimpin baru Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk membahas reklamasi sore ini. Tim akan mendapat penjelasan dari Deputi Infrastruktur Ridwan Djamaludin dan Staf Luhut, Lambock V Nahattands.

Luhut menegaskan, Anies-Sandi tidak bisa membatalkan proyek reklamasi. Ia beralasan, pemerintah daerah hanya pelaksana kebijakan pemerintah pusat.

"Tidak ada keinginan gubernur, keinginan dari atas, bahwa ini sudah dilakukan kajian dengan benar. Kalau mereka bisa menunjukkan ada yang tidak benar, ya kita juga harus terima. Jadi jangan ada berpikir, ini ada yang ngomong lagi, terima ini, terima itu, tidak  ada itu gitu-gituan. Semua kita lakukan sesuai aturan yang ada. Kalau siapa tahu kita ada yang missed, ngomong, jangan di publik. Makanya hari ini ada pertemuan dengan Ridwan (Djamaluddin) dengan Lambock, aspek legalnya dengan tim dari gubernur yang akan datang. Kita akomodasi semua," kata Luhut di kantornya, Senin (9/10/2017).

Luhut menambahkan,  telah bertemu langsung dengan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Sandiaga Uno. Menurutnya, Sandi ingin mendengarkan penjelasan lebih rinci dari Kemenko Maritim.

"Dia bilang, dia mau dengar detail, ini makanya sore ini nanti mau diberi tahu."

Luhut berjanji bakal menggelar konferensi pers resmi tentang pencabutan moratorium reklamasi pekan depan. Ia siap mengoreksi keputusannya apabila ditemukan kesalahan. Kendati begitu, Luhut yakin dengan hasil kajian yang telah dibuat.

"Nanti ke media kita akan bikin paparan lengkap setelah dari balik dari Amerika. Minggu depan, semua A sampai Z," tuturnya.

Kamis (5/10) lalu, Luhut resmi mencabut moratorium reklamasi. Dalam salinan surat pemberitahuan kepada Pemerintah DKI Jakarta, disebutkan sudah tidak ada masalah baik dari sisi teknis maupun hukum. Selain itu, sanksi untuk pengembang Pulau C, D, dan G juga sudah dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh

KKP Gagal Capai Target Ekspor Ikan

  • HRW Usulkan 4 Isu Jadi Prioritas Dialog Jakarta Papua
  • Terduga TBC di Medan Capai Seribu Orang
  • Dalai Lama Luncurkan Aplikasi

Kemiskinan, konflik senjata, norma budaya, teknologi komunikasi modern, kesenjangan pendidikan, dan lain-lain. Kondisi-kondisi ini membuat anak rentan dieksploitasi