Amerika Buka Dokumen Tragedi 65, Gubernur Lemhanas: Momentum Rekonsiliasi

"Tidak diterima mentah-mentah dan juga ditolak mentah-mentah. Silakan kepada lembaga yang berwenang untuk mengkaji dan mengkritisi tanpa menimbulkan kegaduhan,"

Jumat, 20 Okt 2017 15:49 WIB

Mayjen Suharto saat peristiwa 65. (Sumber: NSA)

KBR, Jakarta-  Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Agus Widjojo menyatakan pembukaan dokumen tentang peristiwa 1965 oleh Badan Keamanan Nasional AS (NSA), menjadi momentum untuk kembali mendesak pemerintah memulai upaya rekonsiliasi antara kedua kelompok yang saling menyalahkan. Namun, menurut Agus, dokumen itu tak akan membantu banyak, lantaran tak memuat informasi baru yang signifikan, dan justru menjustifikasi kelompok tertentu.

Meski begitu, kata dia, pembukaan dokumen tersebut memang menambah informasi tentang peristiwa 1965 dari sudut pandang asing, yang dalam hal ini AS.

"Iya bisa saja menambah khasanah, tetapi hakikatnya apa yang terjadi dan menuju ke mana kita mencari penyelesaian, itu informasi sudah jenuh, itu-itu lagi, untuk menjustifikasi. Tetapi kita kan tidak mencari pengadilan. Ini adalah rekonsiliasi nasional, pada tingkat nasional untuk mencari kebenaran secara sosio-kultural untuk mengembalikan harkat martabat bangsa. (Apa pembukaan dokumen itu juga jadi momentum kembali mendesak pemerintah?) Menurut saya iya, tetapi pertanyaannya kembali pada kita, apa iya kita mau dilecehkan seperti itu?" kata Agus kepada KBR, Jumat (20/10/2017).

Agus mengatakan, upaya rekonsiliasi itu menjadi jalan yang paling masuk akal menyelesaikan konflik antarkelompok dalam peristiwa 1965. Menurutnya, rekonsiliasi itu juga akan mengembalikan martabat bangsa, yang kini telanjur dicap tak beradab oleh bangsa lain.

Menurut Agus, untuk memulai upaya rekonsiliasi tersebut, diperlukan kesiapan dari kedua pihak yang bertikai karena rekonsiliasi dengan pendekatan sosial-budaya tidak akan memihak kelompok mana pun.

Agus berujar, pembukaan dokumen oleh NSA tersebut akan membuat Indonesia mundur ke tahun 1965-1966 saat peristiwa berdarah itu terjadi. Padahal, menurut Agus, saat ini bukan lagi waktunya mendebatkan siapa pembunuh, orang yang dibunuh, serta jumlah korbannya. Selain itu, kata dia, analisis yang termuat dalam dokumen NSA itu belum tentu benar, misalnya keterlibatan kelompok Islam yang membantu militer untuk membunuh orang yang dianggap komunis. 

Baca:

Selasa (17/10/17) pagi waktu Amerika Serikat, National Security Archive membuka arsip rahasia milik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia. Puluhan dokumen itu adalah bagian dari  rekaman 30 ribu halaman  catatan kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dari tahun 1964 hingga 1968. 

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Minta Opini Alternatif, IDI Siapkan Pemeriksaan terhadap Novanto

  • Ratusan Warga Non-Papua Keluar dari Lokasi Konflik Tembagapura
  • Jokowi Minta DPD Dukung Pembangunan Daerah
  • Satgas Temukan Kayu-kayu Hasil Pembalakan Liar Hutan Lindung di Nunukan

“Jadi orang malah jadi keluar masuk untuk merokok, berapa waktu yang terbuang,” kata Tari Menayang dari Komnas Pengendalian Tembakau