337 Miliar untuk Anggota GCF

dana bisa diakses semua provinsi atau negara bagian yang merupakan anggota GCF untuk mewujudkan pembangunan rendah emisi di setiap yurisdiksi.

Selasa, 03 Okt 2017 10:49 WIB

Pemerintah Norwegia berkomitmen memberikan dana sekitar Rp 337,2 miliar atau USD 25 juta untuk anggota Satuan Tugas Gubernur untuk Hutan dan Iklim (Governors’ Climate and Forests Task Force – GCF). Komitmen itu disampaikan Norwegia dalam pertemuan Tahunan GCF di Balikpapan, Kalimantan Timur.  Pemerintah Norwegia juga telah menunjuk Badan Pembangunan Dunia UNDP sebagai mitra keuangan untuk mengelola dana tersebut.

Head Project of GCF Wiliam Boyd menyampaikan dana bisa diakses semua provinsi atau negara bagian yang merupakan anggota GCF untuk mewujudkan pembangunan rendah emisi di setiap yurisdiksi. Dana kelak digunakan untuk strategi aksi deforestasi para gubernur GCF  sebelum Maret tahun 2018, untuk inovasi dan untuk strategi regional.

Selain komitmen dana dari Norwegia, pertemuan empat hari (25-28 September 2017) juga telah membuahkan kerja sama dengan sektor swasta, antara lain dengan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam The Forest Alliance (TFA) karena agenda-agenda yang dibahas di pertemuan ini selaras dengan tujuan TFA 2020. Awang Faroek Ishak, Gubernur Kalimatan Timur, seperti ditulis dalam keterangan pers Institut Penelitian Inovasi Bumi sebagai Sekretariat Indonesia, mengatakan “Forum seperti Pertemuan Tahunan GCF ini merupakan kesempatan yang baik untuk belajar, dan melalui forum-forum seperti ini kami bisa belajar dari negara-negara bagian dan provinsi lain bagaimana cara mendorong pembangunan hijau di areanya masing-masing.”

Balikpapan Statement – dokumen yang dihasilkan dari pertemuan ini - adalah awal dari proses multi-fase untuk mencari cara yang praktis dan nyata untuk meraih pembangunan berkelanjutan dan rendah emisi.  Tujuh gubernur Indonesia tergabung dalam forum ini, yaitu Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak sebagai ketua satgas, serta enam gubernur anggota Satgas: Papua, Papua Barat, Kalimatan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan  Aceh. Pertemuan akan melibatkan penguasa seperempat hutan tropis dunia yang dimiliki 35 negara  bagian dan provinsi dari Amerika Latin, Asia, dan Afrika, serta negara-negara maju.
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh

Belum Temukan Pelaku Penyiraman Novel, Polisi Klaim Sudah Banyak Kemajuan

  • Dialog Jakarta Papua, Pemerintah Diminta Tak Abaikan Suara ULMWP
  • Dibanding Pekan Lalu, Pasien Difteri di RSPI Meningkat Nyaris Tiga Kali Lipat
  • 7 Narapidana Kabur Usai Potong Teralis Besi Lapas Binjai

Kemiskinan, konflik senjata, norma budaya, teknologi komunikasi modern, kesenjangan pendidikan, dan lain-lain. Kondisi-kondisi ini membuat anak rentan dieksploitasi