Tahun Depan, Pemerintah Terbitkan Surat Utang Rp 596 Triliun

""Strategi pembiayaan, khususnya utang untuk 2017, dalam kaitannya dengan currency mix atau kombinasi mata uang, keseluruhannya mirip dengan 2016.""

KBR, Jakarta- Pemerintah akan menerbitkan surat utang atau surat berharga negara (SBN) senilai Rp 596,8 triliun pada tahun depan. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, utang itu digunakan untuk menambal defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.

Robert berkata, nilai itu tergolong wajar, karena hitungan defisit anggarannya sebesar 2,41 persen atau di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Strategi pembiayaan, khususnya utang untuk 2017, dalam kaitannya dengan currency mix atau kombinasi mata uang, keseluruhannya mirip dengan 2016. Artinya mata uang yang akan kami terbitkan dalam pembiayaan 2017 sama dengan 2016, yaitu rupiah, USD, euro, dan yes. Rp 596,8 adalah gross SBN 2017, dengan angka defisit Rp 330,2 triliun," kata Robert di kantornya, Kamis (27/10/16)

Robert mengatakan, dalam pendanaan defisit itu, tidak ada perbedaan dibanding tahun ini. Sehingga, kata dia, surat utang negara akan diterbitkan dalam empat mata uang, yakni rupiah, euro, dolar AS, dan yen. Dia juga berujar, komposisi penerbitan utang valas adalah antara 20 sampai 25 persen dari total gross.

Dalam Undang-undang APBN 2017, angka pertumbuhan ekonomi disepakati berada di level 5,1 persen. Nilai itu itu menurun 0,2 persen dibanding target yang diusulkan pemerintah saat Nota Keuangan, yakni sebesar 5,3 persen.

Tingkat inflasi disepakati di angka 4 persen. Adapun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika ditargetkan Rp 13.300, dan suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan rata-rata, yang dipatok di angka 5,3 persen.

Postur APBN juga disetujui dengan nilai pendapatan negara sebesar Rp 1,750,3 triliun, sedangkan belanja negara Rp 2.080 triliun. Pada rapat itu, defisit anggaran dipatok sebesar 2,41 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp 330,2 triliun. Sedangkan keseimbangan primer disetujui Rp 109 triliun dan pembiayaan Rp 330,2 triliun.

Editor: Rony Sitanggang

• Menteri Keuangan Sri Mulyani
• Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan
• surat hutang
• Surat Berharga Negara (SBN)