Sri Mulyani Ingin Indonesia Jadi Pusat Logistik Asia-Pasifik

"Mengembangkan logistik, menciptakan hub logistik yang strategis untuk kepentingan nasional dan hub logistik regional, khususnya Asia-Pasifik,"

Rabu, 19 Okt 2016 22:23 WIB

Ilustrasi (foto: Antara)

KBR, Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani berkeinginan menjadikan Indonesia sebagai pusat   logistik di kawasan Asia-Pasifik. Sri mengatakan, keinginan itu harus dibarengi dengan upaya menyelesaikan tantangan yang ada, yakni memperbaiki produktivitas, efisiensi, dan daya saing.

"Visi pemerintah dalam bidang logistik sudah tertuang banyak sekali, dalam rencana pembangunan jangka menengah dan panjang. Arah kebijakan mengembangkan logistik, menciptakan hub logistik yang strategis untuk kepentingan nasional dan hub logistik regional, khususnya Asia-Pasifik," kata Sri di Jakarta International Expo, Rabu (19/10/16).

Sri mengatakan, saat ini perekonomian Indonesia menghadapi tantangan, seiring dengan perlambatan ekonomi dunia. Kata dia, upaya menekan dampak itu adalah dengan memperbaiki perbaikan produktivitas, efisiensi, daya saing. Pasalnya, dengan strategi itu, Indonesia tidak hanya bisa jadi pasar, melainkan mampu menjadi pusat logistik di kawasan Asia-Pasifik maupun global.

Sri berujar, hasil survei logistik Bank Dunia soal indeks kinerja logistik Indonesia tahun 2016 masih tertinggal dari negara lain, termasuk negara-negara Asia Tenggara. Dia menyebutkan, indeks performa logistik Indonesia di posisi 63, sedangkan Singapura di peringkat 5, Malaysia di tingkat 32, dan Thailand di level 45. Sri berkata, survei Bank Dunia itu diadakan di ‎160 negara, berdasarkan infrastruktur, bea cukai, pernyataan internasional, kualitas dan kompetensi logistik, perdagangan, serta durasi yang diperlukan.

Kata Sri, kinerja logistik Indonesia yang masih lemah disebabkan kurangnya pembangunan infrastruktur logistik serta proses kepabeanan, seperti perizinan ketentuan dan tata niaga ekspor impor, masih belum efisien. Sehingga, sebagai upaya memperbaiki situasi itu adalah dengan membangun pembangunan infrastruktur menggunakan seluruh kebijakan fiskal, seperti anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dana Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sektor.

Fokus perbaikan juga meliputi pelabuhan laut, udara, dan jalan raya. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong sentra industri dan logistik di Indonesia, serta menambah pelayaran maupun penerbangan rutin terjadwal.

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.