BERITA

Sengketa Lahan Telukjambe, Mengungsi ke Jakarta Petani Butuh Bantuan Susu

Sengketa Lahan Telukjambe,  Mengungsi ke Jakarta Petani Butuh Bantuan Susu

KBR, Jakarta- Ratusan petani Karawang yang mengungsi ke Jakarta membutuhkan bantuan bahan makanan, selimut, dan susu bayi. Dalam rombongan pengungsi yang untuk sementara tinggal di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta itu, setidaknya terdapat 100 perempuan, 30 balita, enam bayi, dan dua orang perempuan hamil.

Salah satu pengungsi, Anisah (24 tahun) mengatakan, bayi dan anak-anak yang turut mengungsi itu terpaksa harus bertahan dalam kondisi seadanya.

"Banyak juga sih jumlah balita. Ada 30-an ada. Perempuannya sekitar 100 orang. Kekurangan seperti susu, pampers, ada juga balita yang nggak bawa baju, karena masih suka mengompol. Ada juga yang hamil, dua orang. Bayi, sekitar enam orang. Pemenuhan kebutuhan ya seadanya. Kadang kalau ada bayi pengen susu banget, kami bikinkan teh," kata Anisah di komplek Monumen Nasional, Jumat (21/10/16).


Anisah mengatakan, para perempuan di pengungsian juga kesulitan memenuhi kebutuhan pribadi, seperti alat mandi dan pembalut. Dia berkata, kebanyakan bantuan yang diterima dari LBH, organisasi petani, dan warga, berupa bahan makanan. Padahal, kata dia, pengungsitak bisa memenuhi kebutuhan pribadi itu karena kesulitan menemui warung kelontong yang banyak dijumpai di kampung.


Anisah merupakan satu dari sekitar 200 warga petani Desa Wanajaya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang yang mengungsi ke Jakarta. Anisah mengungsi bersama anak, orang tua, dan tiga saudaranya. Di Desa Wanajaya, Anisah meninggalkan rumah dan sawah seluas 1 hektare. Saat mengungsi, Anisah juga hanya membawa pakaian, tanpa sempat mengamankan barang dan surat-surat berharga.

Pidato Jokowi

Ketua Serikat Petani Teluk Jambe Bersatu Maman Nuryawan menilai pidato Presiden Joko Widodo atau Jokowi tentang percepatan sertifikasi tanah atau reforma agraria tidak pernah didengarkan Bupati Karawang. Ketua Serikat Petani Teluk Jambe Bersatu Maman Nuryawan mengatakan, kebijakan pemerintah daerah Karawang yang meloloskan izin   untuk PT. Pertiwi Lestari di atas tanah berstatus quo di Desa Wanajaya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, tidak sesuai dengan arahan Jokowi.

Kata dia, kebijakan pemda itu juga melangkahi ketentuan yang diterbitkan Menteri Agraria dan Tata Ruang saat itu, Ferry Mursyidan Baldan, yang melarang ada aktivitas apapun di atas lahan itu.

"Sebenarnya kalau pemerintah pusat mau bersikap tegas. Program Jokowi itu bagus, selalu mengutamakan sertifikat untuk rakyat. Reforma agraria, sertifikasi kan. Tetapi nyata-nyatanya malah dikriminalkan terus. Kami sebenarnya dengan masyarakat itu mengarahkan ke sertifikasi tanah, dan distribusi lahan. Tetapi ternyata ini tidak jalan, dan ternyata pidato Jokowi itu tidak didengarkan oleh bupati Karawang. Malah mendukung perusahaan," kata Maman di komplek Monumen Nasional, Jumat (21/10/16).


Maman mengatakan, ada banyak keganjilan dari klaim kepemilihan tanah oleh PT. Pertiwi Lestari. Dia berkata, dua tahun lalu, Pemda menyatakan tidak pernah menerbitkan izin untuk perusahaan itu. Hal itu diperkuat saat Menteri ART menetapkan lahan di Karawag itu berstatus quo. Namun, selang sebulanan sejak penetapan itu, PT. Pertiwi Lestari justru sudah mengantongi izin.

Menurut Maman, penerbitan itu melibatkan banyak pihak dalam birokrasi, sehingga pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk mengurainya. 


Hari ini, petani dari Desa Wanajaya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang berdemo di muka Istana Negara. Mereka menyampaikan dua desakan   terkait nasib mereka yang saat ini terusir dari kampungnya akibat berkonflik dengan PT. Pertiwi Lestari. Dua tuntutan itu yakni mendapatkan surat jaminan keamanan untuk pulang ke kampung halaman dari negara, yang dalam hal ini Mabes Polri. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah segera menyelesaikan konflik agraria petani dengan PT. Pertiwi Lestari.


Selain dua desakan itu, petani karawang juga meminta negara menyelesaikan tindak kriminalisasi warga Karawang. Pasalnya, hingga saat ini ada 12 petani yang masih ditahan di Polres Karawang, dengan tuduhan pengeroyokan. Mereka juga ingin Kapolri memanggil Kapolres Karawang, karena terindikasi menjalankan tugas tidak sesuai undang-undang, yakni melindungi dan mengayomi masyarakat.


Siang tadi, sekitar 200 orang, termasuk anak-anak warga Desa Wanajaya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang berdemo di depan komplek Monumen Nasional, muka Istana Negara. Mereka tetap berdemo dengan tertib, meski Jakarta diguyur hujan.

Demo itu menyusul bentrokan antara petani karawang dengan PT. Pertiwi Lestari, yang sekitar dua pekan lalu mengerahkan ribuan personil polisi untuk memukul mundur petani. Bentrokan itu menimbulkan korban luka-luka di kedua belah pihak. Para petani Karawang akhirnya ke Jakarta untuk meminta perlindungan, karena sebelumnya, mereka merasa diburu, diancam, dan diintimidasi polisi agar pergi meninggalkan rumah dan kampungnya.


Editor: Rony Sitanggang

  • konflik lahan telukjambe barat karawang
  • anisah pengungsi telukjambe

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!