Reklamasi Teluk Jakarta, Pengembang Urus Izin Lingkungan

"Pokoknya sekarang nunggu yang terakhir Menko Luhut sudah bilang, jadi kita tunggu saja kabarnya."

Selasa, 04 Okt 2016 22:28 WIB

Ilustrasi: Deretan ruko di pulau hasil reklamasi di teluk Jakarta. (Foto: KBR/Ria)



KBR, Jakarta- Agung Podomoro Land selaku induk PT Muara Wisesa Samudra menyatakan masih menyelesaikan dokumen dan izin lingkungan untuk Pulau G. Sekretaris Perusahaan APL, Justini Omar, menyatakan tengah melengkapi persyaratan yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kata dia, perusahaan tetap berpatokan pada izin reklamasi yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta.

"Itu sedang kita urus. Sudah kita jalankan," jelasnya kepada KBR, Selasa (4/10/2016) malam.

"Pokoknya sekarang nunggu yang terakhir Menko Luhut sudah bilang, jadi kita tunggu saja kabarnya. Kalau izin belum ada tambahan atau apa-apa, dari dulu kami sudah dapat izin untuk dapat pulaunya," kata dia lagi.

Justini menyatakan,  berpatokan pada pernyataan Menko Maritim Luhut Pandjaitan yang akan melanjutkan proyek reklamasi. Namun di samping itu, sebagai pengembang, anak perusahaannya tetap menunggu hasil banding yang sekarang sedang berjalan di pengadilan.

Dari total 5 syarat KLHK, PT Muara Wisesa tinggal memenuhi izin lingkungan ini, sementara 4 lainnya sudah dipenuhi. Syarat-syarat itu seharusnya selesai September kemarin, namun tenggatnya ditunda karena pengembang harus mengunggu kajian KLHS Pemprov DKI Jakarta dan NCICD Bappenas. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Ombudsman Temukan Maladministrasi dalam Kasus Beras PT IBU

  • Amnesty Indonesia Desak DPR Kaji Ulang Pelibatan TNI di Papua
  • Penahanan Setnov Tak Pengaruhi Dukungan Golkar ke Jokowi
  • Aliansi Buruh Jabar Desak Gubernur Batalkan Penetapan Upah Minimum