Reklamasi Teluk Jakarta, BPLHD: Belum ada Pembahasan Amdal dengan Banten dan Jabar

"Itukan yang kalau saya tahu dari daerah juga hadir di Menko Maritim. Kalau yang saya tahu, pengerukan tanah di Banten juga ada izin dari Bupati juga,"

Rabu, 05 Okt 2016 15:28 WIB

Rencana reklamasi pantai utara Jakarta. (Sumber: Bappeda)



KBR, Jakarta- Belum ada pembahasan bersama terkait Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau izin dampak lingkungan kompeherensif yang melibatkan provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD)  DKI Jakarta Junaedi, tidak ada pembahasan atau pertemuan dari tiga daerah terkait pembahasan Amdal untuk izin reklamasi di Teluk Jakarta yang membentang dari Utara Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Kata dia, DKI Jakarta hanya membahas Amdal 17 pulau reklamasi di bawah koordinasi Menkomaritim.

"Tidak ada, beda dong kalau Amdal antar provinsi ada pembangunan antar provinsi itu harus Amdal Nasional. Inikan Amdalnya kita sifatnya Amdal daerah. Itukan yang kalau saya tahu dari daerah juga hadir di Menko Maritim. Kalau yang saya tahu, pengerukan tanah di Banten juga ada izin dari Bupati juga," jelas Kepala BPLHD DKI Jakarta, Junaedi kepada KBR, Rabu (5/10/2016)

Kepala BPLHD DKI Jakarta menambahkan,hingga kini masih membahas Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kemenkomaritim dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kata dia, pembahasannya kini terus berjalan dan memasuki tahapan pembahasan pembangunan Tanggul A NCICD.

Sebelumnya,  Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menganggap Amdal yang komprehensif sangat dibutuhkan dan melibatkan tiga provinsi, Jawa Barat, Banten, Jakarta. Alasannya   tanah yang dipakai untuk  reklamasi Teluk Jakarta juga dari Banten.

Kata Susi, izin reklamasi dengan luas tanah 500 hektare merupakan wewenang pemerintah provinsi, namun jika 17 pulau reklamasi itu di total, luasannya   mencapai 5.100 hektar.  


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

BI: Inflasi Rendah Merata di Daerah-Daerah

  • DPR Sepakat Pemerintah Batasi Kepemilikan Asing di Perusahaan Asuransi Maksimal 80 Persen
  • Menlu Korut Akan Hadiri Pertemuan Regional ASEAN
  • Transfer Pemain Dunia Disebut Mourinho Mulai Mengkhawatirkan

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.