Perppu Kebiri Disahkan, Aliansi: Pemerintah Semestinya Fokus Pada Korban dan Pencegahan

"Berpikirnya parsial. Jadi hanya berpikir ada kasus meningkat, dan solusinya adalah memberikan penghukuman,"

Rabu, 12 Okt 2016 14:00 WIB

Ilustrasi (sumber: KPAI)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri menyatakan isi Perppu Kebiri yang disahkan DPR hari ini tidak menjamin hak-hak korban. Aktivis Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Ryan Syakur, menyatakan Perppu itu tidak membahas rehabilitasi korban dan pencegahan kekerasan seksual.

Kata dia, pemerintah seharusnya lebih fokus pada kedua hal tersebut ketimbang hanya membahas hukuman.

"Berpikirnya parsial. Jadi hanya berpikir ada kasus meningkat, dan solusinya adalah memberikan penghukuman," tandasnya kepada KBR, Rabu (12/10/2016) siang.

"Fokusnya bukan pada korban, tapi pelaku. Kita melihat itu usaha pemerintah yang parsial dan hanya mencari pamor," tambahnya.

Ryan menambahkan, Perppu itu seharusnya memasukkan aspek pencegahan lewat pendidikan seks secara dini. Ilmu ini seharusnya masuk ke kurikulum sekolah supaya menjadi bekal anak-anak melindungi dirinya.

Sementara untuk aspek rehabilitasi, pemerintah harus menyediakan pusat pelaporan satu atap kekerasan seksual. Di samping itu, polisi juga harus memiliki perspektif korban.

"Selama ini korban tak tahu harus melapor ke mana," jelasnya.

Ryan menambahkan, pembahasan Perppu Kebiri ini juga tidak transparan. Kata dia, pemerintah tidak melibatkan para korban dan organisasi-organisasi pendamping korban selama pembahasan.

"Pemerintah tidak mempertimbangkan situasi di masyarakat yang masih pro kontra mengenai isi Perppu," tambahnya.

Hari ini, DPR mengesahkan Perppu Perlindungan Anak yang mengandung hukuman kebiri menjadi UU Perlindungan Anak. Fraksi Gerindra dan PKS menolak pengesahan tersebut.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

RKUHP, Koalisi Kebebasan Pers Sangsi Audiensi dengan DPR Bawa Perubahan

  • BMKG : Kemarau di Aceh Berlanjut Hingga Maret
  • Israel Beli Minyak Ke ISIS
  • TC Tahap Dua TImnas, Milla Tak Panggil Evan Dan Ilham

Tidak lama lagi kita akan merayakan pesta rakyat yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang jatuh pada tahun 2019.