Pelanggaran HAM di Papua, Wiranto Tuding Balik Negara Pasifik

"Tidak semua yang disampaikan oleh pihak luar negeri itu benar adanya. Muatannya apa?"

Rabu, 05 Okt 2016 15:22 WIB

Diplomat Nara Rakhmatia saat menyampaikan jawaban Indonesia atas tudingan pelanggaran HAM di Papua. (Sumber: UN video).


KBR, Jakarta- Pemerintah tuding 7 negara kepulauan pasifik banyak menyampaikan hal yang tidak benar. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto merespon tudingan pelanggaran HAM di Papua yang diungkit oleh 7 negara Kepulauan Pasifik di Sidang Umum PBB. 

Wiranto  menyebut diplomat Nara Rakhmatia yang mewakili pemerintah, telah memberikan sanggahan  yang luar biasa di forum tersebut.

"Bagaimana diplomat muda kita melakukan satu counter yang luar biasa itu. Counter yang luar biasa, karena banyak hal yang tidak tepat yang diutarakan itu. Tidak semua yang disampaikan oleh pihak luar negeri itu benar adanya. Muatannya apa?" Kata Wiranto di Kemenpolhukam, Rabu (5/10/2016).

Wiranto mengklaim pemerintah Indonesia telah melakukan yang terbaik dalam membangun Papua. Kata dia, keseriusan pemerintah ditunjukkan dari seringnya kunjungan Presiden ke Papua.

"Baik dari sisi ekonominya, pendidikannya, pembangunan infrastrukturnya, bahkan kunjungan pejabat negara ke Papua pun bisa diukur, bahwa sekarang lebih sering, Presiden pun juga berapa kali ke sana. Selama beliau menjabat, kalau  tidak salah sudah yang empat kali atau berapa kali," ujar dia.  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.