Menkeu: Pajak Google dan E-Commerce Dibahas di Pertemuan Bank Dunia-IMF

"Banyak menteri keuangan yang menghadapi masalah sama."

Rabu, 12 Okt 2016 17:55 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan isu pajak untuk perusahaan berbasis teknologi informasi dan perdagangan online, turut dibahas dalam pertemuan Dana Internasional Moneter atau International Monitary Fund (IMF) dan Bank Dunia. Sri mengatakan, menteri keuangan di seluruh dunia menghadapi persoalan yang sama, yakni kesulitan menarik pajak dari kedua jenis usaha itu. Dia mencontohkan perusahaan yang sulit ditagih pajaknya adalah Google.

"Kami juga sempat membahas mengenai penghindaran pajak terhadap transaksi-transaksi yang sifatnya legitimate namun ciri atau karakternya agak sulit untuk dipajaki, seperti transaksi dalam bentuk e-commerce atau online transaction. Banyak menteri keuangan yang menghadapi masalah sama. Bahkan menteri keuangan Amerika, mengenai masalah Apple. Bagaimana memajaki transaksi seperti Google, Amazon," kata Sri di kantornya, Rabu (12/10/2016).

Sri mengatakan, semua negara sedang berusaha memperkuat kerja sama perpajakan internasional. Salah satu strateginya, kata Sri, dengan memperkuat upaya memerangi perusahaan yang mengejar keuntungan dengan menghindari kewajiban membayar pajak. Kata dia, akan sangat tidak adil apabila ada perusahaan yang mendapat keuntungan dari sebuah negara, tetapi mangkir membayar pajak.

Sri berujar, perpajakan menjadi isu yang penting bagi semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Kata Sri, semua menteri keuangan di dunia berkomitmen untuk dapat menarik pajak dari sektor usaha komunikasi berbasis teknologi, secara bersama-sama. Alasannya, kata dia, semua negara sedang berusaha memperbaiki basis perpajakan, agar penerimaannya lebih kerbesinambungan atau sustainable. Sri menambahkan, dalam pertemuan IMF-Bank Dunia, Indonesia juga memperkuat komitmennya bekerja sama dengan Financial Action Task Force (FATF) untuk membangun transparansi transaksi keuangan.

Pada tanggal 4 sampai 9 Oktober 2016, Sri memimpin delegasi Kementerian Keuangan berpartisipasi dalam rangkaian pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF di Washington DC, Amerika Serikat. Di acara itu, Sri merupakan Gubernur Bank Dunia untuk Indonesia, Gubernur Alternatif IMF, Menteri Keuangan negara anggota G20, dan ketua Komite Pembangunan (Development Committee).

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.