Kontras: Persiapan Gugat Pidana Kemensetneg Sudah Selesai

Kontras telah rampungkan persiapan berkas dan bukti gugatan pidana terhadap Kementerian terkait hilangnya dokumen TPF Kasus Pembunuhan Munir.

Senin, 17 Okt 2016 14:38 WIB

Dokumen TPF Munir. Foto: Istimewa



KBR, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) telah merampungkan berkas dan bukti pengajuan gugatan pidana terhadap Kementerian Sekretariat Negara terkait hilangnya dokumen hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Pembunuhan Aktivis HAM, Munir Said Thalib.

Namun Staf Divisi Pembelaan Sipil dan Politik Kontras, Satrio Wirataru mengatakan, pelaporan masih harus menunggu komunikasi dengan istri almarhum Munir, Suciwati. Sebab Suci lah yang akan menjadi pelapor. Sedangkan Kontras, menjadi pendamping dalam pelaporan pidana tersebut.

"Kalau pidana, barang bukti sudah lengkap semua. Dari putusan KIP sudah bisa menjadi barang bukti, karena di situ tercantum pernyataan-pernyataan Setneg mereka tidak punya. Jadi sebenarnya perlu dilaporkan atau tidak, karena sebenarnya Jokowi sudah memerintahkan ke Kejaksaan Agung dan Polisi untuk mencari," jelas Wira saat dihubungi KBR, Senin (17/10/2016).

Satrio Wirataru menambahkan, kepolisian Indonesia semestinya langsung melakukan penyelidikan pidana, meski belum ada laporan dari Kontras.

"Saya lihat berita, mereka belum nyari karena belum ada laporan. Ini aneh juga, ini Jokowi sudah nyuruh cari, masih ada alasan belum ada laporan," kata Satrio.

"Selama ini kan polisi sendiri jarang juga memproses kasus-kasus yang punya kepentingan, biasanya gerak sendiri. Makanya sangat janggal kalau urusan seperti ini harus menunggu laporan," tambahnya.

Baca juga:

Presiden Joko Widodo telah perintahkan Kejaksaan Agung mencari dokumen TPF. Meski demikian, penyimpanan arsip dokumen tersebut menjadi kewajiban kemensetneg. Dalih Kemensetneg tak menyimpan dokumen hasil akhir TPF dinilai bertentangan dengan fungsi lembaga itu dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015.

Sementara itu, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyebut upaya pemidanaan itu salah alamat. Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Alexander Lay, menegaskan tidak pernah menyimpan, memiliki atau menguasai dokumen tersebut. Kata dia, dokumen itu diserahkan langsung oleh TPF ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk itu dia meminta, pihak-pihak yang menginginkan dokumen tersebut mempertanyakan langsung ke Presiden keenam Indonesia itu.

Kata Alex, lembaga sekretariat negara yang saat itu diwakili Mensesneg Yusril Ihza Mahedra dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi hanya menyaksikan dokumen itu diberikan dari tim TPF kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca juga: Misteri Dokumen Munir




Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI
  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2

KPK Periksa Marliem, Agus Rahardjo: Dia Tak Mau di-BAP

  • Berikan Remisi 17 Agustus, Pemerintah Klaim Hemat Anggaran Rp 102 Miliar
  • 72 Tahun, Warga 2 Daerah di Aceh Utara Belum Punya Desa Definitif
  • Singapura Luncurkan Bank Donor ASI

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR