Aksi Kamisan ke-437. (Antara)

Aksi Kamisan ke-437. (Antara)

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut penyelesaian tragedi 1965/1966 hanya bisa ditempuh melalui mekanisme non yudisial.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komnas HAM Dianto Bachriadi mengatakan, penyelesaian pelanggaran HAM 1965 dengan jalur non yudisial, mesti diikuti pengungkapan kebenaran, karena penyelesaian nonyudisial ujungnya adalah rekonsiliasi. Karena itu harus didahului pengungkapan kebenaran dari kesaksian korban, pembongkaran kuburan massal, sampai pengakuan dari para pelaku.

Dianto juga mengkritik pernyataan Wiranto yang menyebut tindakan dan langkah negara pada peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) dapat dibenarkan secara hukum. Kata dia, Menkopolhukam harus membedakan kasus pembunuhan para jenderal dan kasus pembantaian massal pasca 30 September.

"Rezim ini tetap tak bisa mengerti mana yang peristiwa politik dan peristiwa hukum dalam prosesnya", ujar Dianto. Simak quote selengkapnya yang kami jadikan Quote Of The Day hari ini. 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!