Ke Jakarta, Filep Karma Desak Jokowi Gelar Referendum di Papua

"Kami tidak minta merdeka, kami minta adakan dulu referendum."

Selasa, 25 Okt 2016 21:30 WIB

Filep Karma. (Foto: KBR/Eka Juniari)

KBR, Jakarta- Aktivis Kemerdekaan Papua sekaligus bekas tahanan politik Papua, Filep Jacob Samuel Karma mendesak Presiden Joko Widodo untuk menggelar referendum  dalam waktu dekat. Filep mengatakan, dengan begitu masyarakat Papua bisa memilih secara langsung apakah ingin tetap berada dalam Negara  Republik Indonesia (NKRI) atau merdeka dan menjadi negara sendiri.

Filep berjanji tidak akan memperjuangkan lagi kemerdekaan apabila mayoritas masyarakat Papua menginginkan tetap berada di bawah pemerintahan Indonesia.

"Tadi ada yang bilang kalau ternyata hanya segelintir orang. Okelah kalau segelintir, mari adakan referendum supaya kita lihat apakah hanya segelintir atau memang banyak. Dari situlah yang nanti kita buktikan," ucapnya kepada wartawan di Kantor Setara Intitute, Jakarta, Selasa (25/10). 

Filep melanjutkan, "Kami tidak minta merdeka, kami minta adakan dulu referendum. Jadi kami ada pemikiran kalau nanti referendum dan mayoritas rakyat Papua memilih NKRI ya berartikan kami hentikan perjuangan untuk rakyat karena mayoritas rakyat Papua ingin NKRI dan kami pastikan lah hayo kita bangun Papua bersama."

Menurut dia, apabila yang terjadi sebaliknya, Pemerintahan Presiden Jokowi harus rela membebaskan Papua mengembangkan dirinya sendiri atau merdeka. Filep menyatakan   pernah mengusulkan referendum pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2008 lalu. Permintaan itu disampaikan melalui orang dekat SBY yang berkunjung ke Papua, namun tidak ada tanggapan dari pemerintah SBY saat itu.

"Tapi kami optimis, masalahnya perlakukan Pemerintah Indonesia kepada Papua memang beda. Dari dulu, sejak pemerintahan Soekarno sampai Jokowi sekarang, mereka gak pernah menginginkan Papua berkembang. Pembangunan yang Jokowi lakukan sekarang itu hanya kamuflase. Kami ga butuh infrastruktur, mana ada orang Papua yang punya mobil, malah saya yakin itu justru untuk mempermudah praktek illegal logging dan operasi militer yang dilakukan oleh TNI dan Polisi di sana," tudingnya.

Sebelumnya, dia menganggap janji Presiden Jokowi yang ingin memperbaiki situasi di Bumi Cendrawasih bohong belaka. Pernyataan ini merujuk pada penahanan dua aktivis KNPB Steven Itlay dan Yus Wenda, Rabu lalu. Mereka ditangkap ketika menggelar ibadah dan orasi politik di halaman Gereja GKII Golgota di Timika.

Dia mencatat, hingga saat ini masih ada 90 tahanan politik, baik yang masih mendekam di balik jeruji maupun yang di luar tahanan. Belum lagi kata dia, yang statusnya DPO seperti Buchtar Tabuni.

Selasa lalu, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Timika menggelar kegiatan doa bersama di halaman Gereja GKII Golgota di Timika, Papua. Namun ketika kegiatan masih berlangsung, tiba-tiba aparat gabungan TNI/Polri membubarkan kegiatan dengan mengeluarkan tembakan ke atas beberapa kali dan menyerang kerumunan massa.

Keributan tersebut berujung pada ditangkapnya 15 anggota KNPB. Tigabelas orang kemudian dibebaskan pada keesokan harinya dengan status wajib lapor hingga waktu yang belum ditentukan. Dua lainnya yakni Steven Itlay dan Yus Wenda masih ditahan di Polres Mimika hingga saat ini dengan tuduhan makar.


Tapol

LSM Setara Institute mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera merealisasikan janjinya yang bakal membebaskan puluhan tahanan politik asal Papua dalam waktu dekat. Alasannya menurut, Wakil Ketua Setara Intitute, Bonar Tigor Naipospos  hal itu merupakan langkah awal penyelesaian segala macam persoalan di Papua.

Menurut dia, pembenahan Papua tidak hanya dapat diselesaikan dengan cara menggenjot pembangunan infrastruktur sebagaimana dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

"Kalau kami lebih concern kampanye soal pembebasan tahanan politik. Karena dalam sebuah negara demokrasi yang menghargai hak asasi manusia sesungguhnya tidak ada lagi yang dikenal dengan tahanan politik atau tahanan hati nurani. Dan kalau pemerintah Indonesia ingin mencari sungguh-sungguh upaya penyelesaian damai di Papua, pembebasan tahanan politik menjadi salah satu syarat awal sehingga bisa membangkitkan kembali kepercayaan rakyat Papua bahwa pemerintah Indonesia memang sungguh-sungguh ingin menyelesaikan masalah di Papua," ucapnya kepada wartawan di Kantor Setara Institute, Jakarta.

Selain itu kata dia, Presiden Jokowi juga harus segera merealisasikan janjinya melakukan penyelesaian serangkaian kasus HAM yang terjadi di Papua. Kata dia, setidaknya ada 13 kasus yang tengah menjadi sorotan saat ini. Dengan begitu kata dia, nama baik Pemerintah Indonesia bisa tetap dipertahankan dimata dunia Internasional.

"Tunjukkanlah kongkritisasi dari tim yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah itu. Selain itu masyarakat sipil juga harus dilibatkan. Masalahnya selama ini yang terjadi di Papua adalah masalah kepercayaan yang tidak pernah ada," ujarnya.

Yang terakhir kata dia, Presiden Jokowi harus menjamin penegakan ham di Papua berjalan dengan secara keseluruhan. Menurut dia, salah satu aspek yang menjadi Papua tidak pernah merasa menjadi bagian dari Indonesia adalah perlakuan diskriminatif dan pembungkaman atas kebebasan berpendapat yang tidak pernah didapatkan.

"Masalah di Papua tak hanya sebatas persoalan kemiskinan, melainkan juga faktor-faktor lainnya, seperti sejarah, adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum terselesaikan dan harga diri yang dirasakan oleh rakyat Bumi Cendrawasih itu selama ini," tambahnya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

DPR dan Pemerintah Belum Sepakati Definisi Teroris, Pembahasan RUU Terorisme Diperpanjang

  • Polda Kaltim Tetapkan Nakhoda Kapal Berbendera Panama Jadi Tersangka
  • Suciwati: Pak Jokowi, Mana Dokumen TPF Munir?
  • Abaikan Pergub, Dua Pelanggar di Lhokseumawe Dicambuk di Ruang Terbuka

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.